PENDIDIKAN

AHY dan Bima Arya di IPDN: ASN Wajib Jaga Netralitas di Tengah Dinamika Politik

×

AHY dan Bima Arya di IPDN: ASN Wajib Jaga Netralitas di Tengah Dinamika Politik

Sebarkan artikel ini
Foto: Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.S, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto

KAPOL.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan urgensi netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah dinamika politik yang kian berkembang.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kuliah umum bertajuk “Menyiapkan ASN Unggul, Menjawab Tantangan Pembangunan Bangsa” di kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang Kamis (18/6/2026).

Di hadapan para praja dan civitas akademika, AHY menyoroti bahwa kesiapan mental, netralitas, dan profesionalisme adalah pilar fundamental bagi setiap abdi negara dalam menjawab tantangan pemerintahan di lapangan.

Menurutnya, integritas dan independensi menjadi harga mati bagi ASN agar mampu mengabdi secara objektif.​Dalam kesempatan tersebut, AHY memberikan apresiasi khusus kepada para praja IPDN yang telah terjun langsung membantu penanganan bencana di Aceh Tamiang.

Pengalaman lapangan itu dinilai sebagai sarana efektif untuk menempa karakter kepemimpinan, menumbuhkan empati, serta mengasah kesiapsiagaan yang menjadi modal utama bagi calon pemimpin pemerintahan di masa depan.

​Senada dengan AHY, Bima Arya Sugiarto menggarisbawahi pentingnya pesan mengenai netralitas tersebut. Bima menekankan bahwa para praja harus memiliki kebijaksanaan dalam menyikapi situasi politik tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai pelayan publik.

​”Pesan Pak Menko ini sangat berharga bagi kami. Praja harus mampu memosisikan diri secara tepat dalam dinamika politik tanpa melepaskan tanggung jawab sebagai aparatur negara,” ujar Bima.

​Bima menambahkan, kemampuan menjaga keseimbangan antara pemahaman politik dan profesionalisme birokrasi merupakan kualitas mutlak.

Dengan menjaga objektivitas dan independensi, ASN diharapkan mampu menjalankan tugas pemerintahan yang berorientasi sepenuhnya pada kepentingan masyarakat luas.***