KABAR PRIANGAN ONLINE – Pasar Parakanmuncang di Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, bukan sekadar kehilangan pesona. Tempat ini dinilai telah berubah menjadi “monumen kegagalan” tata kelola pemerintah.
Di balik labelnya sebagai pusat ekonomi rakyat, pasar ini justru menjadi sorotan pengunjung karena kesemrawutan yang akut, infrastruktur yang menderita degradasi parah, dan cermin buruk sanitasi di Kabupaten Sumedang.
Kondisi fisik pasar saat ini . Bangunan tua yang dibiarkan renta, atap yang keropos, serta barisan lapak yang tumpang tindih seolah menegaskan bahwa pasar ini telah lama luput dari sentuhan pemeliharaan. Bagi warga Cimanggung, memaksakan diri berbelanja ke sana adalah sebuah perjuangan berat melawan rasa risih dan ketidaknyamanan yang akut.
Saat hujan mengguyur, kawasan ini bertransformasi menjadi zona krisis.
Genangan air hujan yang bercampur sisa limbah pasar menciptakan kubangan lumpur yang mengeluarkan aroma busuk menusuk hidung, sebuah pemandangan yang tak layak ada di pusat ekonomi modern. Akibatnya, arus modal pun lari, bermigrasi ke pasar-pasar tetangga yang lebih representatif, meninggalkan Pasar Parakanmuncang dalam kondisi sekarat secara ekonomi.
Kekecewaan warga pun memuncak menjadi kemarahan terbuka.
”Jujur, saya sudah muak. Pasar ini sudah layak disebut tempat sampah raksasa. Parkirnya semrawut bikin macet parah, pasarnya kumuh luar biasa. Kalau hujan, itu benar-benar zona ‘jurit’ bikin jijik dan mau muntah. Mau belanja saja harus berjuang lewat lumpur dan bau busuk. Ini namanya penyiksaan buat pembeli,” ujar salah seorang pengunjung, Ahmad dengan nada penuh amarah.
Senada dengan itu, pengunjung lain menumpahkan kegeramannya atas sikap abai pemerintah, “Kami sudah bosan mendengar janji. Pemerintah seolah membiarkan kami berkubang di pasar yang tidak manusiawi ini. Apakah mereka menunggu pasar ini benar-benar roboh atau ditinggalkan total oleh warganya baru akan bergerak? Ini bentuk penghinaan terhadap masyarakat Cimanggung yang dipaksa bertransaksi di tempat yang tidak higienis.”
Desakan revitalisasi kini menggema dari berbagai lini, mulai dari pedagang yang omzetnya terjun bebas hingga tekanan tajam dari gedung legislatif. Namun, di tengah tuntutan perbaikan yang kian melengking, jawaban birokrasi masih terjebak dalam lorong ketidakpastian yang berlarut-larut.
Kepala UPTD Pasar Tanjungsari – Parakanmuncang, M. Nasir, mencoba menenangkan arus protes tersebut dengan menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah sejatinya telah mengantongi rencana pembangunan pasar tersebut. Namun, ia tidak dapat memberikan kepastian waktu eksekusi.
”Tunggu saja, pemda pun sudah merencanakan pembangunan pasar paramon agar refresentati,” kata Nasir.
Kini, pertanyaannya tersisa bagi pemangku kebijakan: sampai kapan narasi “tunggu saja” akan terus dipakai untuk menutupi ketidakberdayaan dalam menangani krisis pasar ini? Tanpa langkah konkret dan keberanian untuk melakukan perombakan total, Pasar Parakanmuncang hanya menunggu waktu untuk benar-benar menjadi saksi bisu keruntuhan ekonomi rakyat di Cimanggung.***
