KABAR PRIANGAN ONLINE — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendobrak pola pikir birokrasi lama saat melantik 1.204 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan 33 di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026). Dalam amanatnya yang berapi-api, Kepala Negara mengirim pesan lugas: era birokrat yang sekadar duduk manis dan bersembunyi di balik aturan resmi telah berakhir.
Tepat pukul 08.30 WIB, usai memimpin pembacaan sumpah jabatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa aparatur negara bukan sekadar profesi, melainkan benteng utama kepercayaan publik terhadap Republik Indonesia.
“Rakyat kita tidak butuh birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat tidak perlu pemimpin yang tidak bekerja dengan baik! Yang dituntut rakyat hari ini adalah aparatur yang jujur, bersih dari korupsi, berani mengambil keputusan, dan hadir paling depan saat rakyat membutuhkan,” tegas Presiden Prabowo di hadapan ribuan pamong praja baru.
Di hadapan para pamong praja muda, Prabowo menggarisbawahi bahwa wibawa dan kehormatan negara dipertaruhkan dari setiap keputusan yang dibuat aparatur di lapangan. Praja IPDN adalah cermin langsung yang menentukan apakah negara ini dinilai peduli atau acuh oleh rakyatnya.
“Dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara ini layak dipercaya atau tidak. Jika saudara berkhianat kepada rakyat, maka rubuhlah kepercayaan masyarakat kepada negaranya,” ujar Prabowo dengan nada menohok.
Ia menambahkan, Indonesia memerlukan tatanan pemerintahan dalam negeri yang unggul, efisien, dan bersih total dari praktik koruptif sebuah sistem yang secara konsisten menempatkan kepentingan rakyat di atas segala agenda pribadi maupun golongan.
Menatap masa depan, Presiden mengutip ramalan para pakar internasional yang memproyeksikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia dalam 25 tahun ke depan melampaui negara-negara raksasa seperti Inggris, Jerman, dan Prancis.
Bagi Prabowo, 1.204 praja yang dilantik hari ini adalah calon eksekutor utama yang akan mengawal lompatan sejarah tersebut.
Dalam dua hingga tiga dekade mendatang, para lulusan ini diproyeksikan bakal mengisi posisi strategis nasional, mulai dari Gubernur hingga pimpinan puncak negara.
Pamong praja diinstruksikan untuk melepas ego lembaga dan siap berkolaborasi erat bersama TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah.
Praja dituntut menolak kesetiaan sempit dan berpegang teguh pada prinsip UUD 1945 sebagai produk murni perjuangan kemerdekaan.
Sebagai bukti keberhasilan seleksi ketat di bawah Kementerian Dalam Negeri, Presiden meminta seluruh pamong praja muda tetap membumi dan senantiasa menjaga kehormatan orang tua serta bangsa.
“Selalu cintai tanah air dan rakyat kita. Saudara adalah anak kandung rakyat, setialah kepada mereka seolah-olah rakyat adalah orang tua saudara sendiri. Selamat bertugas, selamat berjuang. Indonesia menanti pengabdian terbaikmu!” pungkas Presiden Prabowo.***
