KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong penguatan sarana dan prasarana serta pemetaan kebutuhan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung. Langkah ini dinilai krusial guna mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar sekaligus pengembangan Sekolah Rakyat ke depan.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, saat meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 di Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026).
Hasbullah menilai, fasilitas yang saat ini dimanfaatkan oleh Sekolah Rakyat sudah cukup memadai sebagai solusi jangka pendek. Pemanfaatan sarana milik KONI Kabupaten Bandung, seperti asrama atlet hingga gedung perkantoran, terbukti mampu menunjang jalannya operasional pembelajaran.
“Untuk sementara fasilitas yang digunakan sudah cukup representatif. Namun ke depan, Sekolah Rakyat harus memiliki kawasan tersendiri yang terintegrasi karena konsepnya adalah sekolah berasrama. Sehingga membutuhkan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan tidak bercampur dengan aktivitas publik,” ujar Hasbullah.
Berdasarkan data dan informasi yang diterima, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Tak hanya itu, muncul pula rencana penambahan empat Sekolah Rakyat baru di Kabupaten Bandung guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Menurut Hasbullah, hadirnya Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat kurang mampu, khususnya dalam menekan angka putus sekolah yang di Jawa Barat saat ini masih tercatat di atas rata-rata nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPRD Jabar turut memberikan sejumlah masukan dan catatan penting kepada pemerintah daerah. Salah satu poin utamanya yakni penguatan dukungan sarana prasarana agar kualitas lulusan Sekolah Rakyat mampu bersaing secara kompetitif dengan sekolah umum lainnya.
“Kami berharap pemerintah daerah ikut mendukung program pemerintah pusat ini, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Output yang ingin kita jaga bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan budi pekerti peserta didik,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Komisi V juga menyerap berbagai masukan terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Meski proses rekrutmen guru dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial, Pemda diharapkan tetap mengulurkan dukungan penuh demi mengoptimalkan kinerja para pengajar.
Hasbullah menekankan bahwa pengembangan Sekolah Rakyat wajib berpijak pada pemetaan kebutuhan yang akurat. Data akurat mengenai angka putus sekolah serta jumlah warga miskin ekstrem harus menjadi rujukan utama dalam menentukan kapasitas maupun rencana penambahan unit sekolah di suatu daerah.
Dengan demikian, Sekolah Rakyat dapat hadir sebagai jawaban konkret bagi anak-anak dari keluarga miskin yang terancam putus sekolah akibat kendala ekonomi. Melalui program ini, negara memberikan jaminan pendidikan secara menyeluruhnmulai dari biaya pendidikan, asrama, konsumsi, hingga fasilitas perlengkapan belajar.
“Ini berarti negara hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Dengan pendidikan yang baik, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di masa depan,” pungkas Hasbullah.(JM)
