KAPOL.ID –
Peran DPRD Kota Tasikmalaya dalam mengawasi dan fungsi penganggaran APBD dapat kritik dari salah seorang akademisi. Setelah defisit APBD diprediksi sudah mencapai Rp 180 miliar.
“Ini kan menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba bersuara saat sudah mencapai Rp 180 miliar. Mestinya juga sudah bergerak sejak dini,” ujar Dadih Abdul Hadi, akademisi Universitas Mayasari Bhakti Tasikmalaya, Minggu (2/8/2026).
Ia mengatakan, pembahasan APBD itu melibatkan dua pihak baik dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) maupun DPRD melalui badan anggaran.
Uang dalam APBD serupiah pun, harus dapat dipertanggungjawabkan serta dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
“Ketika merencanakan, duduknya bareng-bareng. Angkanya juga disepakatinya bareng-bareng. Kok sekarang tiba-tiba bersuara.”
“Mungkin ada yang keganggu kali ya. Makanya sekarang jadi kenceng (bersuara),” katanya.
Sebagai wakil rakyat, lanjut dia, DPRD memiliki fungsi pengawasan termasuk dalam pengelolaan anggaran. Bahkan sebelum ditetapkan pun, mereka membahasnya secara rinci.
“Anggaran ini dipakai apa, output outcome-nya apa. Sumber dananya dari mana, sudah sesuai atau belum peruntukannya.”
“Kalau sekarang bilangnya defisit, pos mana yang dipakai menutupnya. Boleh atau tidak digalang pakai pos itu,” ujarnya.
Banggar
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim mengatakan, selalu membahas APBD dengan TAPD. Bahkan awalnya saat pembahasan tidak sampai sebesar Rp 180 miliar.
“Jangan hanya banggar, karena kan rapat anggaran itu selalu dengan TAPD. Sebenarnya awalnya tidak sebesar itu. Ternyata begitu kita jalani, ada beberapa hal yang belum terbayarkan,” ujarnya.
Politisi partai Gerindra ini berkilah, setiap pos anggaran selalu dibahas rinci. Dan menganggap ada beberapa faktor yang membuat ruang fiskal daerah yang menyempit.
“Tidak ada yang tidak dibahas (dalam APBD). Yang namanya APBD dibahas secara rinci, kalau bankeu provinsi dan pusat tidak dikurangi, tidak akan menjadi masalah.”
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita belum siap, belum sampai Rp 200 miliar per tahun. Sisanya hanya transitoris,” kata Aslim.
Ia menuturkan, beberapa kali rapat koordinasi dengan TAPD, sudah saatnya kreatif mendongkrak PAD. Bahkan menyelamatkan potensi PAD agar ruang fiskal daerah leluasa.
“Peningkatan PAD salah satu upayanya, kita juga masih ada tunda salur dari pusat Rp 52 miliar. Pak wali sudah menyurati Kemenkeu dan berkomunikasi dengan DPR RI.”
“Mudah-mudahan nanti di akhir tahun, defisitnya tidak sedalam itu. Setelah langkah-langkah efisiensi dilakukan,” ujarnya.***
