KAPOL.ID –
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah menjelaskan kronologis defisit anggaran tahun 2026 mencapai Rp 180 miliar per bulan Juli. Sekaligus merinci pos apa saja yang membuat angka sedalam itu.
“APBD tahun 2026 sudah ditetapkan akhir tahun 2025, namun karena target pendapatan meleset ada tunda bayar pekerjaan.”
“Nilainya mencapai Rp 47 miliar, sehingga menjadi beban di APBD tahun 2026,” ujarnya, Jumat lalu.
Kemudian adapula kewajiban membayar iuran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan tahun 2025 serta tahun 2026. Angkanya mencapai puluhan milar.
Sementara dalam asumsi APBD tahun 2026, defisit antara pendapatan dengan belanja mencapai Rp 55 miliar. Sehingga ditotal mencapai sekitar Rp 180 miliar.
“Asumsi defisit Rp 55 miliar itu sesuai mekanisme, sekira 1 persen,” jelasnya.
Asgop–sapaan akrabnya, melihat kinerja pendapatan asli daerah (PAD) semester I tahun 2026 juga belum mencapai target. Pada tahun sebelumnya, per bulan Juli sudah melewati angka psikologis realisasi di atas 50 persen.
Data dari laman djpk.kemenkeu.go.id, realisasi pajak daerah Kota Tasikmalaya mencapai Rp 126,72 miliar per 1 Agustus 2026. Atau sudah mencapai 53,82 persen dari target Rp 233,43 milar.
Capaian retribusi daerah Rp 11,91 miliar dari target Rp 48,69 miliar, atau sekitar 24,46 persen.
Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat per 1 Agustus 2026, sudah mencapai Rp 509,52 miliar. Dari total keseluruhan Rp 933,64 miliar.
“Melihat hasil prognosis untuk semester II tahun 2026, untuk menutupi defisit Rp 180 miliar, kita melakukan lagi refocusing anggaran.”
“Kita optimis tapi realistis, juga makanya munculah sejumlah wacana termasuk pemotongan belanja operasional serta TPP (tambahan penghasilan pegawai),” katanya.
Asgop juga tak menampik pengurangan transfer dari pusat sangat berpengaruh kepada arus kas APBD. Begitu juga minimnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ***
