KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPP GMHI) menggelar “Diskusi Senja” di Meeting Room Lantai 2, Hotel UTC Unpad Bandung, Senin (3/8/2026) sore.
Diskusi yang mengangkat tema “Peran Media & Jurnalis dalam Pemberantasan Korupsi Saat Ini untuk Kemajuan Bangsa dan Negara” tersebut berlangsung hangat dan interaktif.
Ketua DPP GMHI, Rendi Wirman Salas, menyebutkan bahwa forum ini hadir sebagai wadah refleksi kritis atas krusialnya peran pers sebagai pilar keempat demokrasi, terutama dalam mengawal transparansi dan pemberantasan korupsi.
”Diskusi Senja ini kami inisiasi sebagai ruang kolaborasi interaktif antara mahasiswa hukum, akademisi, praktisi, dan jurnalis. Pemberantasan korupsi butuh pengawasan publik yang kuat melalui pers yang independen dan berintegritas,” tegas Rendi.
Kegiatan tersebut menghadirkan deretan narasumber kompeten lintas sektor. Di antaranya Advokat Senior Kuswara S. Taryono, Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof. Muradi, Perwakilan Kapolda Jabar Hendra Rochmawan, hingga Praktisi Hukum Dr. Yopi Gunawan.
Dalam pemaparannya, Kuswara S. Taryono menekankan pentingnya independensi jurnalisme sebagai watchdog penegakan hukum.
”Pemberitaan yang objektif, berbasis data, dan taat kode etik sangat membantu menjaga integritas penegakan hukum di Indonesia,” ungkap Kuswara.
Senada dengan hal itu, Prof. Muradi menyoroti tantangan pers di era digital. Ia mendorong media untuk tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga berani melakukan investigative reporting.
”Sinergi antara akademisi, mahasiswa, dan jurnalis sangat penting untuk terus mengedukasi publik agar tidak ada ruang aman bagi pelaku korupsi,” lugas Guru Besar Unpad tersebut.
Dari kacamata kepolisian, Hendra Rochmawan mengapresiasi kemitraan antara Kepolisian dan insan pers.
Menurutnya, Polda Jabar memandang media sebagai mitra strategis dalam menjaga transparansi dan profesionalisme.
Sementara itu, Advokat Dr. Yopi Gunawan menegaskan peran vital jurnalis dalam membongkar skandal korupsi sekaligus mengontrol kinerja aparat penegak hukum dan pemerintah.
”Media berdampak nyata dalam membangun tekanan moral dan mencegah kebocoran anggaran demi kesejahteraan rakyat,” ujar Dr. Yopi, seraya mengapresiasi dan berharap forum ini melahirkan ide-ide transformatif bagi perkembangan pers di Jawa Barat.
Meski pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar berhalangan hadir, acara tetap berjalan.
Tampak hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua BANI Bandung Dr. H. Asep Rozali, para Dekan Fakultas Hukum dari Unpad, Unpar, Unikom, Uninus, Unisba, Unpas, serta Ketua STHB.
Lewat agenda ini, DPP GMHI berharap sinergi antara praktisi hukum, penegak hukum, akademisi, dan insan pers dapat terus terjalin erat demi mengawal agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. (JM)
