KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) –Momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadi ruang evaluasi bersama terhadap arah pembangunan Jawa Barat.
Keberhasilan pembangunan dinilai tidak cukup hanya dilihat dari capaian indikator ekonomi makro, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam memperkecil kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Harapannya sederhana, Jawa Barat harus semakin adil. Masyarakat di desa harus mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama. Begitu juga masyarakat berpenghasilan rendah harus mendapat perhatian lebih besar. Jadi pembangunan bukan hanya tumbuh, tetapi juga merata dan dirasakan masyarakat,” ujar Ono Surono di Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).
Menurut Ono, pemerataan pembangunan menjadi salah satu agenda penting Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam periode pembangunan 2025-2029.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Yang tidak kalah penting adalah memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal tersebut sejalan dengan misi ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD 2025-2029, yakni mengurangi disparitas pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan serta mengurangi kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya.
“Pemerataan pembangunan itu harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di perkotaan, sementara masyarakat di desa masih menghadapi persoalan akses jalan, irigasi, pelayanan publik dan akses ekonomi,” katanya.
Ono menilai, pembangunan ke depan perlu memperkuat konektivitas antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Selain itu, ruang ekonomi bagi masyarakat desa juga harus diperluas agar potensi ekonomi lokal dapat berkembang.
Dalam hal tersebut, DPRD Jawa Barat memiliki peran penting melalui fungsi pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kebijakan dan anggaran pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan tidak berhenti pada melihat apakah anggaran sudah terserap atau belum. Terpenting apakah program tersebut menghasilkan manfaat dan menjawab persoalan masyarakat. Oleh karena itu, data dan kondisi riil di lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Badan Musyawarah DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti, mengatakan perencanaan dan penjadwalan kegiatan DPRD harus tetap mempertimbangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat Jawa Barat.
“Setiap agenda DPRD harus melihat harapan dan kepentingan masyarakat Jawa Barat. Program yang dijalankan juga harus benar-benar memberikan manfaat,” kata Tuti
Menurut Tuti, DPRD Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk mengawal program pembangunan agar berjalan sesuai arah dan dokumen perencanaan, khususnya RPJMD Jawa Barat 2025-2029.
Pengawalan tersebut, kata dia, terutama diarahkan terhadap program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum (PJU), dukungan bagi pelaku UMKM hingga penyelesaian persoalan pendidikan.
“Program kerakyatan harus menjawab persoalan masyarakat. Jadi bukan hanya terlaksana, tetapi harus memberikan solusi dan manfaat yang dirasakan langsung,” tegasnya.
Tuti menilai pembangunan jalan dan PJU yang telah berjalan perlu terus dikawal. Di sisi lain, program bantuan bagi pelaku UMKM juga perlu dipercepat, termasuk penyelesaian berbagai persoalan pendidikan di Jawa Barat.
Memasuki usia ke-81, Tuti berharap seluruh program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal dan tetap berada pada jalur perencanaan yang telah ditetapkan.
“Harapannya, di usia Jawa Barat yang ke-81 ini, pembangunan terus berjalan dengan baik dan program-program yang sudah direncanakan dapat terlaksana secara optimal. Kami akan terus mengawal agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (JAE)
