KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan aplikasi DPRD HUDANG, sebuah inovasi pelayanan publik yang mengusung tagline “Demokrasi Tanpa Jarak”. Singkatan dari Hadir Untuk Dialog Aspirasi Ngabdi ka Warga, aplikasi ini dirancang agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa terkendala oleh batasan jarak, waktu, maupun akses.
Inovasi digital ini memungkinkan setiap usulan serta pengaduan masyarakat tersambung langsung ke meja perwakilan rakyat melalui platform video konferensi yang terenkripsi dan transparan.
Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dr. H. Dodi Sukmayana, SE., MM., menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud ikhtiar nyata lembaga legislatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami terus berikhtiar meningkatkan pelayanan aspirasi masyarakat. Agar suara rakyat lebih dekat, lebih cepat dan lebih bermakna. Aplikasi tersebut juga kami hadirkan sebagai solusi demokrasi tanpa jarak di Jawa Barat,” ujar Dodi di hadapan awak media yang bertempat di Rooftop DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (28/9/2026).
Dodi menambahkan, aplikasi ini dapat diakses selama 24 jam nonstop guna membuka ruang seluas-luasnya bagi warga tanpa harus terhalang oleh sekat birokrasi yang kaku.
“Sebagai wakil rakyat, peran itu tidak ada batas ruang, waktu, maupun pakaian. Bahkan DPRD Jabar bisa menerima aspirasi kapan pun, 24 jam. Aspirasi yang masuk akan langsung diteruskan ke OPD bersangkutan lengkap dengan rekomendasi dewan, sehingga prosesnya transparan dan terukur,” tambahnya.
Melalui portal ini, masyarakat diberikan kemudahan untuk menyampaikan aspirasi baik secara tertulis maupun langsung.
Menariknya lagi, progres atau perkembangan usulan tersebut dapat dipantau secara berkala hingga nantinya direkomendasikan kepada dinas terkait.
Selain meluncurkan aplikasi DPRD HUDANG, Sekretariat DPRD Jabar juga tengah mematangkan persiapan portal PALAM (Aplikasi Layanan Elektronik Media) yang dijadwalkan meluncur pada akhir tahun ini.
Portal tersebut disiapkan untuk memvalidasi kerja sama media sekaligus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi peran PPID.
Kendati menyambut baik inovasi digital tersebut, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, H. Daddy Rohanady, memberikan catatan kritis agar kanal aspirasi ini dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan di tengah masyarakat.
Politisi yang akrab disapa KDR ini membeberkan realitas fiskal gap atau kesenjangan anggaran yang dihadapinya selama belasan tahun mengabdi sebagai wakil rakyat di parlemen.
“Dari puluhan ribu proposal yang masuk setiap tahun, hanya sebagian kecil yang terakomodir APBD. Saya memiliki pengalaman di Badan Anggaran, dari sekitar 44.000 proposal yang masuk baik dari dewan maupun masyarakat, yang terakomodir paling sekitar 12.000. Ada fiskal gap puluhan ribu proposal yang tidak tertampung. Karenanya jangan sampai pintu aspirasi yang dibuka lebar ini justru memberi harapan palsu bagi warga,” tegas KDR.
Meski demikian, ia mempersilakan masyarakat untuk mengusulkan berbagai aspirasi mulai dari sektor pendidikan hingga infrastruktur jalan. Namun, KDR menekankan pentingnya proses kanalisasi, edukasi, serta penyesuaian usulan dengan skala prioritas dan arah pembangunan Pemprov Jabar agar setiap program yang masuk benar-benar bisa terealisasi secara efektif dan tepat sasaran.(AM)
