KAPOL.ID — Kabar simpang siur mengenai dugaan skandal yang menyeret nama pejabat daerah di Sumedang terus menyita perhatian publik.
Di tengah derasnya spekulasi, aktivis Sumedang, Zenni Bima mengungkapkan dinamika baru usai melakukan komunikasi tertutup dengan RY, sosok kunci yang berada di pusat pusaran pemberitaan.
Interaksi berlangsung melalui panggilan video (video call) pada Sabtu (5/9) dengan difasilitasi oleh seorang relasi.
Namun, alih-alih mengurai benang kusut, komunikasi jarak jauh tersebut justru melahirkan sederet kejanggalan baru yang memantik skeptisisme.
Dalam perbincangan itu, Zenni menuturkan RY menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang timbul dan meminta agar persoalan ini tidak dipanjanglebarkan.
“RY sempat melontarkan kata maaf kepada masyarakat Sumedang akan adanya kegaduhan ini. ‘Sudah lah, jangan dibesar-besarkan,’ kata Zenni mengutip apa yang disampaikan RY kepadanya.”
Di sisi lain, RY mengonfirmasi telah membuat laporan atau pengaduan ke Polda Jawa Barat pada 22 Agustus lalu.
Meski demikian, RY secara tegas menampik bahwa aduannya berkaitan dengan isu skandal pejabat daerah yang tengah viral.
Ia membeberkan bahwa laporan tersebut ditujukan ke Bagian Pengaduan Umum, bukan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).
RY bergeming dan enggan merinci delik maupun substansi perkara yang dilaporkan, selain hanya mengklaim adanya “hal lain,” serta meminta publik menghentikan spekulasi.
Sementara itu, proses penanganan di tingkat provinsi disinyalir terus berjalan. Menurut Zenni, RY mengaku telah menjalani pemeriksaan oleh tim investigasi khusus bentukan Gubernur Jawa Barat pada Jumat (25/8).
Sikap tertutup RY memicu kehati-hatian Zenni Bima untuk tidak menerima pengakuan tersebut secara mentah-mentah.
Pengaburan informasi dan keengganan untuk terbuka dinilai memperkeruh narasi serta menyisakan celah spekulasi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawalan ketat hingga membuahkan kepastian hukum.
Soroti Janji DPRD Sumedang dan Tim Investigasi Gubernur
Zenni Bima secara khusus menyoroti lambannya respons dari lembaga legislatif dan pemerintah provinsi dalam menangani polemik ini.
“Saat audiensi bersama Forum Masyarakat (Formas) Peduli Sumedang pekan lalu, DPRD Kabupaten Sumedang berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini secepat mungkin, namun hingga kini belum ada langkah konkret yang terdengar,” ungkap Zenni.
Kekecewaan senada disampaikan terkait janji pengumuman hasil penelusuran dari pemerintah provinsi yang tak kunjung terealisasi. “Hal serupa terjadi pada tim investigasi bentukan Gubernur Jabar yang sempat menjanjikan hasil penelusuran dalam waktu sepekan, namun hingga saat ini belum menyampaikan pengumuman resmi,” tegasnya.
Menyikapi kebuntuan informasi tersebut, Zenni imbau seluruh elemen masyarakat, jurnalis, dan aktivis untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas agar tidak menjadi preseden buruk bagi daerah.
“Slogan Sumedang KADEULEU, KARAMPA, Jeung KARASA harus benar-benar terbukti dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi jargon semata,” pungkas Zenni Bima.
Bantahan
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila membantah tuduhan yang beredar kepada sejumlah awak media.
“Ya intinya tidak ada apa-apa, itu semua tuduhan-tuduhan tidak berdasar dari pesan berantai sedang kami dalami.” ujarnya. ***
