Oleh: Zenni Bima
Dongeng – Diceritakan di era kejayaan sebuah kerajaan, sebut saja namanya Rd Wirya Dirja seorang pejabat tinggi yang semula dijunjung tinggi mendadak dihempas badai skandal.
Dugaan keterlibatannya dalam sebuah tindak pidana menjadi buah bibir yang riuh, bergema dari pelosok pasar tradisional hingga ke ruang-ruang diskusi publik.
Namun, alih-alih mengundurkan diri sementara demi menghormati proses hukum atau memberikan klarifikasi yang transparan, Rd. Wirya memilih bersolek di balik narasi kebenaran buatan.
Dengan senyum hangat yang terukur rapi, ia melangkah menyambangi sebuah pesantren agung. Di hadapan ratusan santri dan ulama yang menaruh hormat, pidatonya mengalun teduh:
“Zaman ini dipenuhi fitnah yang samar. Hendaknya Hadirin sekalian tidak menelan mentah-mentah berita bohong yang tak berdasar.”
Keesokan harinya, panggung sandiwara berpindah ke peresmian fasilitas publik di pusat kota. Di bawah sorotan mata warga dan para awak media, pesan senada kembali digaungkan dengan gestur penuh keyakinan:
“Jangan biarkan diri kita tersesat oleh isu liar yang belum tentu kebenarannya.”
Tak berhenti di situ, langkah politiknya menjangkau aula sekolah menengah. Di hadapan para siswa, ia menanamkan doktrin pertahanan dirinya:
“Kalian adalah masa depan negeri ini. Harus cerdas menyaring informasi, jangan sampai menjadi korban dari narasi penyesatan.”
Di setiap mimbar yang ia pijaki, retorika “anti-hoaks” selalu dijadikan tameng utama. Strategi ini perlahan membuahkan hasil. Keraguan mulai merayap di tengah masyarakat; tak sedikit warga yang akhirnya luluh dan percaya bahwa sang pejabat hanyalah korban keji dari konspirasi dan manipulasi berita.
Hingga pada suatu hari, Pemimpin Tinggi Kerajaan mengambil tindakan tegas dengan menggelar forum penyelidikan terbuka. Di bawah himpitan bukti material yang tak terbantahkan serta kesaksian yang saling mengunci, tabir kebohongan itu tersingkap lebar: tindak pidana tersebut nyata, dan Rd. Wirya adalah salah satu aktor utamanya.
Seketika itu pula, benteng narasi “anti-hoaks” yang ia bangun dengan megah runtuh tanpa sisa, menyisakan kenyataan pahit bahwa integritas telah ditumbalkan demi sebuah jabatan.
Analisis Etika dan Komunikasi Publik
Ditinjau dari perspektif Etika Pemerintahan dan Komunikasi Publik, respons yang ditampilkan oleh Rd. Wirya Dirja mencerminkan pelanggaran moralitas kepemimpinan yang mendalam:
Manipulasi Informasi (Deception):
Membingkai proses hukum yang valid sebagai “hoaks” atau “fitnah” merupakan bentuk manipulasi opini publik secara terencana (deliberate deception).
Langkah ini diambil semata-mata demi menyelamatkan reputasi personal dan melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum.
Pengikisan Daya Kritis Publik:
Memanfaatkan otoritas jabatan untuk memutarbalikkan fakta tidak hanya mengaburkan kebenaran, tetapi juga merusak daya kritis masyarakat. Tindakan ini meracuni persepsi publik sehingga mereka kesulitan membedakan antara fakta objektif dan propaganda.
Eksploitasi Ruang Edukasi dan Keagamaan:
Menggunakan institusi pendidikan dan lembaga keagamaan sebagai panggung pembelaan diri berkedok himbauan moral merupakan bentuk pelanggaran etika yang berat. Ruang publik yang seharusnya menjadi benteng nilai dan moralitas justru dialihfungsikan menjadi instrumen perlindungan diri pribadi.
Menggunakan jabatan dan fasilitas negara untuk menutupi kesalahan pribadi dengan retorika moralistis bukan sekadar strategi bertahan hidup, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik (breach of public trust) sekaligus pengikisan terhadap legitimasi institusi pemerintahan.***
(Penulis : Aktivis P3ML Sumedang)
