KAPOL.ID — Penanganan dugaan skandal yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang (MFA) kian memicu gelombang skeptisisme publik.
Hasil investigasi awal Tim Inspektorat Jawa Barat yang berakhir tanpa titik terang tak hanya menuai desakan transparansi radikal, tetapi juga memantik kritik tajam terhadap efektivitas dan kredibilitas birokrasi di tingkat provinsi.
Persoalan ini memuncak usai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengisyaratkan kebuntuan proses klarifikasi internal. Pasalnya, seluruh pihak yang diperiksa secara tegas membantah tuduhan yang dialamatkan kepada mereka.
“Tim inspektorat kan sudah melakukan tugasnya, dan hasilnya kedua pihak tidak ada yang mengaku. Ya terus apa yang mau diumumkan?,” kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, seperti dalam sebuah video yang diunggah dimedia sosial oleh akun@inilahkoran, Jum’at (11/9).
Sikap Pemprov Jabar tersebut langsung memicu reaksi keras dari Aktivis Senior Sumedang, Zenni Bima.
Ia menilai narasi yang dibangun pemerintah mengesankan proses penanganan krisis yang hanya berjalan di atas kertas, serba tertutup, dan kehilangan substansi hukum maupun bukti empiris.
Preteli Kerja Inspektorat: Keterbukaan Radikal vs Formalitas Birokrasi
Zenni Bima menagih janji awal Gubernur yang sempat berkomitmen membongkar hasil investigasi secara utuh ke hadapan publik.
Menurutnya, pola penanganan biner yang sekadar menyimpulkan “ada atau tidak ada” membuktikan dangkalnya proses pemeriksaan yang dilakukan tim independen.
“Ini yang sangat kita khawatirkan sejak awal. Hasil pemeriksaan terkesan hanya formalitas ‘ada atau tidak ada’. Prosesnya sama sekali tidak digambarkan secara gamblang ke publik,” tegas Zenni.
Lebih jauh, Zenni mempreteli sejumlah teka-teki krusial dan bukti material yang dinilai luput dari lensa pemeriksaan Inspektorat:
Validitas Laporan & Intimidasi:
Kepastian mengenai pelaporan resmi oleh saksi/pelapor (R) ke Polda Jabar, hingga isu dugaan ancaman mutasi ke wilayah terpencil di Surian.
Uji Efektif Bukti Empiris:
Verifikasi fisik melalui pembuktian rekaman CCTV dan uji silang alibi sejumlah pihak kunci pada tanggal kejadian.
Pelacakan Jejak Digital:
Urgensi membongkar kronologi serta aktor intelektual di balik penyebaran pesan berantai WhatsApp yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
“Apakah poin-poin krusial itu ditanyakan oleh tim penilai? Itu semua wajib dibuktikan secara empiris, bukan cuma berdasarkan asumsi di atas kertas. Jangan kiri-kanan formalitas,” cetusnya.
Kunjungan “Dari Hati ke Hati” Gubernur Disebut Isyaratkan Krisis Kepercayaan
Sebagai kompensasi atas kebuntuan fungsi inspektorat, Gubernur Dedi Mulyadi mengonfirmasi rencana intervensi langsung. Pihaknya dijadwalkan menyambangi Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Senin mendatang guna mempertemukan Bupati Sumedang, Wabup MFA beserta istri, serta Sekretaris Pribadi (Sekpri).
Dedi menegaskan pendekatan yang diambil bakal mengedepankan dialog emosional personal. “Rencananya itu ibarat orang tua kepada anak-anaknya, atau kakak kepada adik-adiknya,” ujar Dedi.
Namun, manuver pendekatan personal tersebut justru dinilai Zenni sebagai preseden buruk yang secara tidak langsung memperlihatkan mosi tidak percaya pucuk pimpinan terhadap objektivitas institusi kontrol internalnya sendiri.
“Kalau Gubernur sendiri harus turun tangan ‘dari hati ke hati’, pertanyaannya: apakah Gubernur sendiri tidak percaya dengan kredibilitas hasil kerja Inspektorat?” sindir Zenni.
Zenni meluruskan bahwa gerakan kritis masyarakat Sumedang tidak dirancang untuk memvonis siapa yang salah atau benar, melainkan murni menuntut akuntabilitas tata kelola pemerintahan agar isu ini tidak bermutasi menjadi fitnah tak berkesudahan.
“Kita tidak dalam posisi menuduh siapa salah dan siapa benar. Kita hanya menuntut transparansi penuh agar isu ini terang benderang dan tidak memicu fitnah liar yang merugikan semua pihak,” pungkas Zenni
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan hasil investigasi Inspektorat Jabar terkait dugaan kasus pelecehan hingga penganiayaan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang tersebut.
Dedi menyebut hasil pemeriksaan Inspektorat belum menemukan fakta yang dapat diumumkan kepada publik. Sebab, seluruh pihak yang telah diperiksa membantah adanya peristiwa sebagaimana isu yang beredar.
“Kita ini kan sebenarnya kemarin sudah saya tanya ke Inspektorat yang melakukan investigasi. Kalau kita berdasarkan investigasi yang ada di Inspektorat, nggak ada yang bisa diumumin,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (11/9/2026).
Menurut Dedi, tidak adanya pihak yang mengakui peristiwa tersebut membuat Inspektorat tidak memiliki temuan yang dapat disampaikan sebagai kesimpulan kepada publik.
“Kenapa nggak ada yang bisa diumumin? Semua pihak mengakui perbuatannya tidak pernah ada. Artinya semua pihak yang diperiksa oleh Inspektorat tidak ada satu pun yang mengakui peristiwa itu ada,” ujarnya.
Meski demikian, KDM menyadari polemik tersebut belum mereda. Isu yang menyeret Wakil Bupati Sumedang masih menjadi perhatian masyarakat dan bahkan telah memicu berbagai reaksi publik.
“Tetapi, kan ini keriuhannya terus kan? Sehingga saya nanti hari Senin akan berkunjung langsung ke Pemda Sumedang. Nanti saya akan tanya Bupati, Wakil Bupati, istrinya, sekprinya, akan saya tanya langsung,” ungkapnya.
Dedi mengatakan, pertemuan tersebut akan dilakukan dengan pendekatan personal. Ia ingin mendengarkan langsung keterangan dari pihak-pihak terkait dalam suasana yang lebih terbuka.
“Saya akan mengajak ngobrol sebagai orang tua pada anak-anak atau pada adik-adiknya. Sehingga saya nanti bisa mendapatkan kesimpulannya secara langsung,” ujarnya.***
