BANDUNG, KAPOL.ID – Pemprov Jawa Barat memperkuat gerakan terpadu guna mengakselerasi penanganan kasus Tuberkulosis (TBC), ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), hingga balita gizi kurang di seluruh pelosok Jawa Barat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat memimpin konsolidasi bersama 27 kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam agenda Monitoring dan Evaluasi Layanan Kesehatan di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/10/2026)
Herman menegaskan, Pemprov Jabar menargetkan wilayah Jawa Barat bisa sepenuhnya bebas TBC, ibu hamil KEK, dan balita gizi kurang pada tahun 2029 mendatang.
“Jangan pakai lama kalau urusan kesehatan. Jangan menunggu dulu program, jangan menunggu dulu proyek. Apa pun yang bisa kita lakukan, lakukan,” tegas Herman di hadapan para kepala dinas kesehatan.
Terkait TBC, Jabar telah mendeteksi sekitar 226.000 kasus dari target penemuan 230.000 kasus Kemenkes. Menurut Herman, tingginya angka penemuan kasus ini merupakan modal awal untuk memutus mata rantai penularan, asalkan pasien disiplin minum obat hingga tuntas selama enam bulan.
“Rumusnya, temukan, obati. Kalau pengobatannya konsisten, insyaallah sembuh. Yang paling penting adalah memastikan warga yang menderita TBC meminum obat secara teratur,” ucapnya.
Selain TBC, perhatian serius disorot pada sekitar 90.000 ibu hamil KEK dan 76.000 balita gizi kurang di Jabar. Herman meminta jajaran kewilayahan hingga tingkat RT/RW dan posyandu memastikan pemenuhan asupan protein hewani seperti telur, ikan, daging, dan susu.
”Kalau tidak mampu, lapor ke lurah. Nanti kita ikhtiarkan bersama untuk membantu. Jangan sampai persoalan kemampuan ekonomi membuat ibu hamil dan balita tidak mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan,” jelasnya.
Intervensi gizi ini sekaligus menjadi langkah konkret mencegah munculnya kasus stunting baru. Sebagai informasi, angka prevalensi stunting di Jabar berhasil ditekan dari 21,7 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024, dan ditargetkan bisa berada di bawah 10 persen pada tahun ini.
Untuk memastikan penanganan tepat sasaran, Pemprov Jabar memanfaatkan integrasi platform Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) yang diverifikasi langsung oleh petugas di lapangan.
“Pemerintahan itu untuk rakyat. Kita harus bergerak bersama agar tidak ada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis, tidak ada balita yang kekurangan gizi, dan Jawa Barat bisa bebas TBC. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik,” tandas Herman. (AM)
