TASIKMALAYA, (KAPOL) – Mahasiswa tumpah ruah di gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (24/9/2019), menolak pengesahan RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dan penetapan revisi UU KPK.
Ketua Cabang HMI Tasikmalaya, Yoga Ahmad Fauzi dan koordinator lapangan, Fikri Zulfikar, tampak bersama Ketua Aliansi BEM Tasikmalaya, Dadang Kusdinar dan Presiden Mahasiswa Tasikmalaya, Hilmi.
“Kami ingin aspirasi ini didengar. Tolong bahwa mahasiswa berkeinginan untuk bertemu dengan para anggota DPRD. Apa gunanya ilmu tinggi kalau ujungnya jadi korupsi? Apa yang salah dengan negeri ini dan DPR adalah Dewan Penipu Rakyat,” ujar salah seorang orator.
“Kita menolak RUU KUHP dan menolak RUU KPK,” katanya menandaskan. Nyanyian Darah Juang terdengar dikumandangkan.
Mereka menandaskan, mahasiswa Tasikmalaya tidak tidur, dan melek situasi yang terjadi saat ini.
“Mosi tidak percaya mahasiswa ini perlu didengar oleh DPRD,” ujarnya.
Massa aksi diterima Ketua Sementara DPRD, Aslim, SH dan anggota semua fraksi.
Hilmi mempertanyakan sikap DPRD Kota Tasikmalaya, apabila nanti turun surat edaran tentang RUU KPK, pertanahan dan tentang PKS? Juga meminta kasus hukum Wali Kota segera dituntaskan.
“Bagaimana DPRD Kota Tasikmalaya mengambil tindakan?” katanya.
Aslim mengatakan sangat mengapresiasi aspirasi para mahasiswa dan sepakat dan mendukung dengan tuntunan dari para mahasiswa.
“Tentang permasalahan hukum walikota Tasikmalaya itu sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, maka sudah bukan ranah DPRD Kota Tasikmalaya,” katanya.
DPRD Kota Tasikmalaya, kata Aslim, akan mendorong Pemkot agar mengembalikan kembali sebutan Kota Tasikmalaya sebagai kota santri sesuai dengan visi dan misi Kota Tasikmalaya yang religius islami dan madani.
Seusai dialog, dilanjutkan penandatanganan nota kesepakatan dengan DPRD Kota Tasikmalaya, dibacakan Ketua HMI Cabang Tasikmalaya. Intinya, menerima penyampaian aspirasi dari mahasiswa dan akan memberikan surat ke DPR RI atas aspirasi dari mahasiswa Tasikmalaya.
