KAPOL.ID –
Sejumlah tokoh masyarakat Kota Banjar mengaku prihatin terkait adanya dugaan tindak korupsi di Pemkot Banjar.
Seperti diketahui, sebulan terakhir ini, masyarakat digegerkan dengan adanya penggeledahan di wilayah Kota Banjar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
H. Eka Santosa mantan Ketua DPRD Jabar periode 1999-2004, mengaku sangat kecewa saat ditemui di kediamannya, Rabu (16/07/2020).
Menurutnya, adanya pergerakan KPK RI di Kota Banjar sebagai bentuk pembuktian salah urusnya pemerintahan.
“Bisa saya katakan itu sebuah kegagalan tata kelola pemerintahan yang cukup memalukan,” katanya.
Pihaknya membandingkan dengan sejumlah daerah yang didirikan hampir bersamaan dengan Kota Banjar.
Bahkan, Pemkab Pangandaran yang baru beberapa taun berdiri pun dianggap cukup berhasil mengelola keuangan daerah.
Tanpa terlalu mementingkan kepentingan pribadi, proses pengembangan daerah bisa lebih cepat.
“Karena kepala daerahnya serius, maka manfaatnya terasa oleh masyarakat. Di mana keuangan daerah dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
Salah satu buktinya salah urusnya keuangan Pemkot Banjar, tambah Eka, terbengkalainya investasi puluhan miliar di Banjar Water Park (BWP).
Kata dia, Banjar Water Park murni dibangun menggunakan APBD saat itu. Namun, jika digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat tentu tidak akan ada dampak demikian.
“Harusnya dari adanya kejanggalan hal itu (BWP), aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah penindakan.”
“Tinggal menunggu kelanjutannya seperti apa terutama dari yudikatif selain KPK baik tingkat daerah maupun pusat,” pungkasnya. ***
