KAPOL.ID-
Pemkot Banjar dinilai telah menghambat hak masyarakat untuk mendapat pasokan air bersih.
Pasalnya, Pemkot Banjar belum juga melaksanakan MoU dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar.
Alhasil masyarakat di sekitaran Kel. Situbatu, Desa Cibeureum, Desa Neglasari, Desa Jajawar dan sekitarnya yang menambakan air bersih terancam gigit jari.
“Salah satu komitmennya yaitu dibuatnya jaringan ke rumah-rumah. Dan jaringan itu belum semua dilaksanakan oleh Pemkot,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kota Banjaf, U. Solihin, kemarin.
Dengan begitu, lanjut dia, Pemkot Banjar bisa dianggap menjadi penghambat mengalirnya air bersih ke masyarakat.
Untuk itu pihaknya akan segera menindaklanjuti hal itu dengan berbagai cara sesegera mungkin.
“Kami bersama masyarakat lainnya akan melakukan langkah-langkah terukur yang dianggap perlu dilakukan supaya rencana baik itu segera terasa oleh masyarakat,” katanya.
Informasi yang dihimpun KAPOL.ID, MoU Pemkot dan pemerintahan di tingkat atasnya itu terkait dengan pembangunan SPAM MBR IKK Situbatu dan Instalasi Pengolahan Air Jajawar.
Seperti diketahui, SPAM MBR IKK Situbatu dibangun oleh Dirjen Cipta Karya Kemenpupera pada 2016 lalu.
Sedangkan Instalasi Pengolahan Air Jajawar merupakan hibah dari Pemprov Jabar di waktu yang hampir bersamaan.***
