KAPOL.ID – Ketua Paguyuban Pemuda Lembur Ciamis (PPLC) Ade Apip, menyambangi kantor Satpol PP Kabupaten Ciamis, Jumat (23/4/2021).
Kehadiran PPLC di kantor itu untuk meminta kejelasan mengenai pencegahan Covid-19 yang dilakukan Satpol PP dan pegawai yang dirumahkan secara tidak jelas.
Mereka memandang kondisi pandemik saat ini sangat merugikan semua kalangan pengusaha dan masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
“Hari ini kita datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta kejelasan adanya anggota yang dirumahkan dan tidak ada pemanggilan kembali,” kata Ade Apip.
Menurutnya, pemberhentian yang tidak jelas terjadi pada tanggal 24 Januari tahun 2020. Ada anggota Satpol PP dan Damkar dirumahkan dan tidak dipanggil kembali.
Hal itu, menurutnya, harus benar-benar disikapi dan harus ada kejelasan dari pihak Satpol PP
“Yang menjadi opini saat ini bahwa anggaran untuk mencukupi kebutuhan atau honor yang di keluarkan cukup kecil hanya kisaran 500 ribu rupiah saja,” katanya
Menurutnya, biasanya sebelum melakukan rekrutmen, selalu mempertimbangkan dulu dengan anggaran. Namun ini sudah berjalan selama setahun lebih, malah dibubarkan begitu saja tanpa kepastian yang jelas.
Dijelaskan, per tanggal 2 Mei 2019 mereka mulai diberikan surat tugas untuk bekerja. Namun setelah bekerja setahun lebih, malah dirumahkan secara lisan saja tanpa ada surat pemberhentian secara tertulis yang jelas dari kantor.
“Ini menjadi sesuatu hal yang ambigu , kedinasan memberikan kata ucapan dirumahkan tanpa surat dari kantor. Kok kantor dinas begini seperti tidak taat administrasi, padahal masuk kerja itu dengan lamaran lalu diterima dan bekerja dan d berikan surat tugas. Tapi saat dirumahkan hanya dengan ucapan bukan surat,” tuturnya.
Atep mengatakan, tempo hari ada perekrutan pegawai pada 2021. Tapi kenapa yang dirumahkan tidak dilakukan pemanggilan kembali untuk dikantorkan malah membuang-buang biaya saja.
Dalam dua hari ada perekrutan pegawai dan si orang yang dirumahkan tersebut pernah komunikasi dengan pihak kantor.untuk menanyakan perekrutan. Tapi, menurut Ade, pihak dari kantor bilang tidak ada perekrutan. padahal diketahui kemudian ada perekrutan.
“Katanya tidak ada perekrutan pegawai. Namun saya lihat ada. Ini malah buang-buang biaya dengan adanya perekrutan kembali. Sedangkan pegawai yang dirumahkan menunggu kepastian dari kantor tempat dia bekerja.Kerika terjadi hal-hal yang banyaknya pegawai yang dikondisikan atau dititipkan kita akan lanjut audensi ke atas yang lebih wajib dan berwenang,” katanya.
Pada waktu terpisah, Sekretaris Satpol pp Iskandar, menyampaikan pemberhentian beberapa pegawai honorer kasusnya sudah lama dan sudah ada kesepakatan kepada semua pihak yang diberhentikan.
“Memang kejadian pemberhentian sudah lama dan sudah ada mediasi kepada semua pegawai honorer yang dirumahkan. Mungkin yang dikawal oleh pihak PPLC ada salah satu pegawai yang tidak masuk pada proses mediasi kemarin,” ucapnya.
Dikatakannya, keterbatasan anggaran menjadi pemicu pemberhentian beberapa pegawai honorer di tubuh satpol PP pada tahun 2020 dan totalnya sebanyak 30 orang. Dari mulai linmas maupun petugas damkar.
“Benar kita tidak menampik bahwa ada pemberhentian beberapa pegawai honorer Satpol PP Ciamis dan permasalahannya kita anggap sudah selesai,” katanya menegaskan.
Kalau pun berbicara perekrutan baru pegawai pada tahun 2021 di bidang Damkar, menurut Iskandar, akan berkoordinasi langsung dengan bidangnya langsung
“Saya akan bicarakan terlebih dahulu mengenai perekrutan ke bidangnya ditakutkan salah memberikan informasi,” katanya. [mg]
