KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Jawa Barat kembali menunjukkan dominasinya dalam pengembangan ekonomi digital nasional. Tingginya adopsi pembayaran digital di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadikan provinsi ini sebagai penyumbang terbesar transaksi AstraPay di Indonesia.
Chief Executive Officer AstraPay, Rina Apriana, mengatakan Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan tingkat penggunaan pembayaran digital paling tinggi. Kondisi tersebut mendorong provinsi ini menyumbang sekitar 15 persen dari total transaksi sekaligus jumlah pelanggan AstraPay secara nasional.
“Jawa Barat memiliki ekosistem UMKM yang sangat kuat. Tingkat adopsi digitalisasi pembayarannya juga termasuk yang tertinggi di Indonesia sehingga menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan transaksi AstraPay,” kata Rina di Bandung, Jumat (10/7/2026).
Menurut Rina, transformasi digital kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital.
Ia menuturkan, sistem pembayaran digital tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membuat pencatatan keuangan menjadi lebih tertib, aman, dan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.
“Dengan digital payment, transaksi lebih aman, seluruh aktivitas tercatat dengan baik, dan data transaksi tersebut dapat menjadi dasar bagi UMKM untuk memperoleh akses pinjaman atau pembiayaan,” ujarnya.
Rina menjelaskan, hingga memasuki usia keenam, AstraPay telah memiliki lebih dari 17,5 juta pengguna di seluruh Indonesia dengan total lebih dari 300 juta transaksi yang nilainya melampaui Rp150 triliun.
Tak hanya itu, AstraPay juga terus memperluas ekosistem pelaku usaha. Saat ini lebih dari 30 ribu merchant UMKM telah bergabung dan ditargetkan bertambah menjadi 50 ribu merchant hingga akhir 2026.
Secara nasional, UMKM memang masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sekitar 66 juta unit usaha berkontribusi sekitar 62 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.
Sementara itu, Komisaris AstraPay, Peter Jacobs, menilai perkembangan sistem pembayaran digital, terutama melalui QRIS, menjadi fondasi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Menurutnya, digitalisasi telah menjadi kebutuhan karena mampu menghadirkan sistem pembayaran yang lebih mudah, aman, sekaligus transparan.
“Digitalisasi bukan lagi sekadar tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Pembayaran menjadi lebih mudah, lebih aman, dan lebih tercatat sehingga mampu mempercepat roda perekonomian,” katanya.
Peter juga menekankan pentingnya peran media dalam meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat agar manfaat maupun risiko transaksi digital dapat dipahami secara lebih luas.
“Media memiliki peran besar menerjemahkan informasi dari regulator menjadi bahasa yang mudah dipahami masyarakat sehingga literasi keuangan digital terus meningkat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Naniek Sekarningsih. Ia menyebut perkembangan pembayaran digital di Jawa Barat terus menunjukkan tren positif, sejalan dengan semakin luasnya penggunaan QRIS.
Hingga Mei 2026, jumlah pengguna QRIS di Jawa Barat telah mencapai sekitar 14,17 juta pengguna atau 22,49 persen dari total pengguna QRIS nasional.
Selain itu, terdapat sekitar 10,45 juta merchant QRIS di Jawa Barat, jumlah terbesar di Indonesia, yang mayoritas berasal dari sektor usaha mikro.
“Digitalisasi UMKM bukan hanya soal pembayaran, tetapi juga membuka peluang meningkatkan produktivitas, efisiensi pencatatan keuangan, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar,” kata Naniek.
Ia berharap kolaborasi antara Bank Indonesia, penyelenggara sistem pembayaran, media, dan pelaku UMKM terus diperkuat agar percepatan literasi keuangan digital mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital sekaligus memperkuat daya saing UMKM di Indonesia. (AM)
