GARUT, (KAPOL).- Pernyataan Bupati Garut Rudy Gunawan yang menyebutkan hingga menjelang akhir tahun ini Pemkab Garut baru bisa menyerap 60 persen APBD, disesalkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut. Lambatnya penyerapan anggaran ini tetang harus dievaluasi ke depannya agar tak terus terulang.
“Sisa waktu anggaran 2019 ini kan hanya tinggal dua bulan lagi. Ko bisa ya tingkat penyerapan anggaran tahun ini baru hanya mencapai 60 persen,” komentar Subhan Fahmi, anggota DPRD Garut dari Fraksi PKB, Selasa (8/10/2019).
Fahmi pun mengaku pesimis dengan pernyataan Bupati yang mengaku yakin akan mampu menyerap sisa anggaran tahun ini. Apalagi sisa waktu yang tersisa sangat meped yakni hanya tinggal sekitar dua bulanan.
Menurutnya, 40 persen anggaran sisa itu nilainya lumayan besar sehingga akan sulit bagi Pemkab Garut untuk bisa meyerapnya dalam kondisi waktu yang sangat terbatas.
Kalaupun dipaksakan semuanya diserap, dikhawatirkan hasil pekerjaannya tidak akan optimal.
“Kalau melihat sisa waktu yang sangat meped seperti ini, terus terang kami pesimis. Sulit untuk menyerap sisa anggaran sebesar 40 persen hanya dalam kurun waktu dua bulan,” katanya.
Dikatakan Fahmi, jangankan untuk mengejar pekerjaan dengan sisa anggaran yang belum terserap, untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah berjalan saja pemkab terlihat cukup kesulitan.
Hal ini terlihat dari masih banyaknya proyek yang masih belum selesai.
Bahkan tuturnya, dirinya juga melihat ada sejumlah proyek yang pengerjaannya saat ini pengerjaannya baru dilaksanakan.
Ini semakin menambah berat pemkab untuk dapat mengejar pengerjaan proyek lainnya yang dananya bersumber dari sisa anggaran yang belum terserap sebesar 40 persen.
Menurutnya, keterlambatan penyerapan anggaran tahun 2019 ini juga sangat rentan terjadinya pengerjaan proyek yang asal-asalan.
Oleh karenanya Fahmi meminta kepada Bupati atau dinas terkait agar lebih intensif melakukan pengawasan secara menyeluruh.
Fahmi menilai, terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran ini tidak seharusnya terjadi apalagi di Garut hal ini bukan untuk yang pertama kalinya.
Keterlamabatan penyerapan apalagi jika sampai ada anggaran yang tak terserap tentu akan sangat merugikan rakyat Garut.
“Kabupaten lain justru berusaha agar bisa mendapatkan anggaran yang besar agar bisa melaksanakan pembangunan dengan baik di daerahnya.
Garut sudah dapat anggaran, eh malah telat penyerapannya bahkan sempat ada anggaran juga yang sampai tak terserap seolah-olah tak butuh anggaran,” ucap Fahmi.
Menindaklanjuti keterlambatan penyerapan anggaran ini, disampaikan Fahmi ke depannya harus ada evaluasi. Dari hasil evaluasi itu nantinya bisa diketahui apa yang sesungguhnya menjadi penyebab hal itu sampai terjadi.(KAPOL)***
Foto | Subhan Fami, anggota DPRD Garut Fraksi PKB
