KAPOL.ID – Agenda pengalihan televisi analog ke digital molor dari jadwal. Semua akan tanggal 30 April, Analog Switch Off (ASO) tahap I sudah mesti berjalan. Namun karena terkendala, bergeser ke akhir Juni atau awal Juli 2022.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, Adiyana Slamet menyayangkan kondisi itu. Padahal jauh-jauh hari sebelum awal pelaksanaan tahap pertama, telah menyampaikan berbagai catatan kepada kementerian.
“Kami mengingatkan itu bersama-sama Komisi 1 DPRD Jabar, Diskominfo Jabar, dan KPID perihal distribusi Step Top Box (STB), oleh pemegang multifleksing maupun oleh kementerian dan hal itu sudah kami ingatkan dari awal Maret 2022,” katanya saat jumpa pers, Kamis (12/5/2022).
Adiyana menegaskan, ASO ini merupakan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa.
“KPID Jabar menganggap ASO ini merupakan Kebijakan yang sangat strategis dan bermanfaat besar tidak hanya untuk masyarakat, namun juga untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.
Nahasnya, dalam perjalanansejumlah isu menghambat, sehingga ASO molor.
“Seperti pendistribusian STB untuk di 12 kota/kabupaten yang masuk tahap pertama terhambat. Padahal seharusnya 600.000 lebih STB sudah tersebar. Namun nyatanya baru kurang lebih 0,5 persennya saja yang sudah terealisasi di Jawa Barat dan sekitar 5 persen di seluruh Indonesia,” katanya.
Selain itu, menurut Adiyana, Kolaborasi yang tidak maksimal dari pemegang Mux terhadap pemerintah daerah di berbagai tingkatan hingga ke KPID Jabar. KPID tidak dilibatkan dalam pendistribusian STB beberapa waktu lalu.
Bahkan, tidak ada informasi tentang rencana itu. Dan yang terakhir, menemukan data alamat penerima manfaat STB gratis ini tidak lengkap. Di mana RT/RW dari penerima manfaat ini tidak ada.
“Ini akan sangat menjadi rawan pembagian STB tidak tepat sasaran,” katanya.
Adiyana menandaskan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin bersama pemerintah provinsi, melakukan berbagai cara, agar molornya ASO ini tidak terjadi berlarut larut.
“Kami akan berupaya berbicara dengan pemerintah pusat dan pemegang Mux agar pendistribusian bisa melibatkan pemerintah daerah demi ketepatan sasaran penerima manfaat, sehingga molornya ASO ini tidak berlarut larut, ini salah satu cara yang akan terus kami upayakan,”ucapnya.
Evaluasi
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Ika Mardiah menyampaikan hal senada.
Pihaknya sangat menyesalkan ASO molor. Padahal secara terbuka, ia mengakui ada dukungan besar dari Pemprov dan Gubernur. Sayang, komunikasi dari pemegang Mux tidak berjalan dengan baik.
“Sangat kami sesalkan sekali kondisi yang kami khawatirkan sebelumnya malah terjadi. Padahal Pak Gubernur sendiri dan kami di tingkat provinsi sudah terang-terangan siap mendukung menyukseskan ASO ini. Asalkan ada komunikasi dari pemegang Mux,” katanya.
Ia pun berharap adanya evaluasi ke depan sehingga ASO bisa berjalan dengan maksimal dan optimal bukan hanya sekedar wacana apalagi seremoni semata.
“Perlu evaluasi. Udah bener belum sih kebijakan saat ini? Sehingga kita semua di daerah mendapatkan informasi yang jelas, diikutsertakan bersama-sama, dalam setiap langkah pemerintah pusat,” katanya.
