KAPOL.ID – Babe Haikal Hassan menawarkan dua opsi menyikapi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember 2020 mendatang. Ustaz yang dikenal kritis terhadap pemerintah Jokowi itu memandang, apa boleh buat, Pilkada harus tetap berlangsung.
“Hari ini kita dihadapkan dilema yang luar biasa. Di satu sisi kita sedang dihadapkan Covid-19. Masjid dibatasi. Kantor-kantor zoom meeting. Harus jarak jauh. Pertemuan-pertemuan ditunda. Namun hanya satu yang boleh, yaitu Pilkada,” katanya saat menjadi pemantik diskusi dalam jaringan yang digelar Komite Pemuda, Pelajar, Santri, dan Mahasiswa Indonesia (KPPSMI), Selasa (6/5/2020).
Menurutnya, semua tidak boleh kecuali Pilkada. Namun apa boleh buat, regulasinya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi itu, kata dia, harus dicermati. “Pilkada harus tetap berlangsung. Pilihan kita sebagai rakyat harus menjalankan. Ini sudah terjadi dan diputuskan harus tetap berlangsung,” katanya.
Babeh menawarkan dua opsi. Pilkada ditunda atau Pemerintah harus taat aturan juga. Konkretnya, melanjutkan Pilkada itu dengan cara dialog.
“Dialog itu akan dilakukan dengan sangat baik dan indah. Dialog terbuka, disaksikan semua orang. Dialog tidak boleh dilakukan dengan amplop tertutup. Setertutup-tutupnya amplop pada pasti akan bocor,” ujarnya.
Langkah ekstrimnya, bisa saja masyarakat tidak mengikuti Pilkada untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah atau pemerintah taat aturan mengganti dengan dialog yang sehat.
Akademisi pemerhati sosial politik Sukabumi, Ayi Abdullah memandang kondisi ini menjadi kegelisahan publik. Di satu sisi kita dihadadapkan pada pembatasan-pembatasan, baik berskala besar atau kecil. Beradaptasi dengan kebiasaan baru. Di sisi lain, dihadapkan pada pilkada serentak di 270 titik di tanah air.
“Kita setuju konstitusi ini kita implementasikan tentu dengan pengetatan. Dibukalah dialog terbuka kemudian tetap menunaikan protokol kesehatan,” katanya.
Poin terpenting, menurutnya, tingkat ketaatan pada protokol kesehatan. Menurutnya ini menjadi tugas berat penyelenggara.
Intinya, kata akademisi yang juga pengusaha Sukabumi itu, bagaimana caranya menggelar pilkada yang bersih selaras dengan konstitusi dan menjalani protokol kesehatan.
