oleh

Pilkada: Menguji Kekuatan Rekomendasi Bawaslu

Latief M | Pemerhati Pemilu dan Demokrasi, Founder MIND (Mukhtar Institute for Democracy and Civilization)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), yang selanjutnya Penulis sebut dengan Undang-Undang Pilkada.

Undang-Undang Pilkada telah mengatur dan membagi setidak tidaknya ada 5 (lima) lembaga yang punya kewenangan dan berkaitan dengan pelaksaanaan Pilkada serentak. 5 (lima) lembaga dimaksud yaitu KPU dan KPU di daerah, Bawaslu dan Bawaslu di Daerah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Badan Peradilan Khusus. Oleh karena Badan Peradilan Khusus ini belum terbentuk, maka untuk sementara kewenangannya dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.

Kelima lembaga tersebut diberi kewajiban dan kewenangannya masing masing supaya ada kepastian dan keteraturan. KPU dengan kewajiban dan kewenangannya menghasilkan produk diantaranya Berita Acara dan Keputusan. DKPP dan PTTUN menghasilkan produk masing masing, begitupun dengan Bawaslu menghasilkan produk, yaitu berupa Putusan dan Rekomendasi.

Terhadap Putusan Bawaslu dan Rekomendasi Bawaslu, Undang-Undang Pilkada membedakan pengaturan dan terminologinya. Maka dengan kata lain, Rekomendasi berbeda dengan Putusan. Oleh karena berbeda, maka perbedaan itu mempunyai implikasi hukum yang berbeda, prosedur yang berbeda dan logika hukum yang berbeda pula.

Ketentuan didalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur tentang Putusan Bawaslu yang berkenaan dengan pelanggaran administrasi, diantaranya ada didalam pasal 73 ayat (2) dan pasal 135A ayat (4). Putusan Bawaslu yang berkenaan dengan pelanggaran adminsitrasi dihasilkan dari proses menerima, memeriksa dan memutus. menerima mengandung makna menerima laporan. Setelah menerima, dilanjutkan ke tahap memeriksa. Didalam ketentuan pasal 135A ayat (3), Pemeriksaan harus dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pemeriksaan dilaksanakan melalui forum persidangan yang juga sekaligus forum pengambilan Putusan

Adapun ketentuan didalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur tentang Rekomendasi, yaitu diantaranya ada didalam pasal 134 dan pasal 139. Rekomendasi yang berkenaan dengan Pelanggaran pemilihan dihasilkan melalui proses penerimaan laporan, pengkajian dan pembuktian.

Berbeda dengan Putusan, Rekomendasi dihasilkan tidak melalui forum Persidangan. Tetapi walaupun ada perbedaan, antara Putusan dan Rekomendasi, memiliki persamaan, yaitu sama sama dalam keadaan yang Wajib untuk ditindaklanjuti oleh KPU. Jika KPU tidak menindaklanjuti Rekomendasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 141 Undang-undang Pilkada, maka diberi sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. Dan jika KPU tidak melaksanakan Putusan Bawaslu terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 193 ayat (1), maka dipidana dengan pidana penjara dan didenda.

Terhadap laporaan dugaan pelanggaran, laporan haruslah dikaji dan dibuktikan kebenarannya oleh Bawaslu. Didalam membangun argumen hukum dan mengkontruksikan dalil dalil kajian bawaslu terhadap dugaan pelanggaran, tidak semata hanya berdasarkan pemahaman hukum kongkrit yang ada didalam peraturan perundang undangan, namun lebih dari itu, harus berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap basis argumen hukum yang kuat. karena ia adalah basis maka ia harus berada didalam akar dan akar ini sangatlah erat hubungannya dengan asas asas hukum dan kaidah kaidah hukum. Agar bisa ditemukan tujuan keadilan, tujuan kepastian dan kemanfaatan hukum, satu persatu unsur unsur yang ada didalam pasal yang diduga dilanggar harus diuraikan secara jelas dan dibuktikan secara nyata.

Dalam konteks pasal 71 ayat (3) Undang-undang Pilkada yang mengatur tentang pelanggaran misalanya, terdapat beberpa unsur pelanggaran yang harus dibuktikan. Salah satu unsur yang harus dibuktikan adalah prasa “menguntungkan atau merugikan”. substansi dari unsur “menguntungkan atau merugikan” harus dibuktikan secara jelas dan logis dalam ukuran kuantitatif. Dari siapa saja keuntungan itu diperoleh atau dari siapa saja kerugian itu didapatkan. Skala keuntungan dan takaran keuntungan, juga skala kerugian dan takaran kerugian yang diukur dengan parameter kuantitatif yang jelas dan logis juga bisa diterima nalar. Lebih dari itu hubungan kausalitas semua unsur harus terbukti secara nyata dan signifikan. Jika keuntungan itu dianggap berimplikasi terhadap perolehan suara, sebarapa signifikan perolehan suaranya, dan seberapa signifikan kerugian suaranya. harus dibuktikan dengan paramater kuantitatif yang jelas dan logis serta bisa diterima nalar. Keuntungan itu berhubungan dengan tinggi dan rendah, juga berhubungan dengan jumlah, banyak dan sedikit. Itu harus diukur lalu dibuktikan dengan parameter yang jelas.

Merujuk pada pasal 71 ayat (3) Undang-undang Pilkada, ada sebuah postulat yang mengatakan “In criminalibus probationes debent esse luce clariores”, artinya, didalam hukum Pidana, bukti bukti harus lebih terang daripada cahaya.

Pada akhirnya untuk menguji kekuatan sebuah Rekomendasi bawaslu, haruslah didekatkan pada sebuah postulat yang mengatakan “Actori incumbit onus probandi, Actore non probante reus absolvitur”, artinya, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan, tetapi jika yang mendalilkan tidak bisa membuktikan, maka yang tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan.

 

Komentar