KAPOL.ID — Gelombang perlawanan terhadap dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tubuh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) semakin membesar.
Sekitar 200 aktivis dari berbagai elemen masyarakat mulai dari KKPMP KBB, LSM Brantas, Masyarakat Peduli Bandung Barat, hingga Pemerhati Kebijakan Publik Jawa Barat dijadwalkan akan berunjuk rasa di Kantor Pemda dan DPRD KBB, Jalan Raya Padalarang–Cisarua, Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, pada Senin (13/10/2025).
Aksi ini digerakkan oleh Aliansi Masyarakat Bandung Barat dan Jawa Barat Anti Korupsi dan Manipulasi, yang akan mengajukan 13 poin tuntutan reformasi dan etika pemerintahan.
Dena Hadiyat, aktivis mahasiswa KBB yang menjadi juru bicara aliansi, menyampaikan bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan dan maladministrasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat sudah mencapai titik mengkhawatirkan.
“Kami menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran, jual beli jabatan, serta intervensi politik dalam mutasi pejabat. Hal ini jelas mencederai prinsip good governance dan menghancurkan marwah birokrasi,” tegas Dena, Jumat 10 Oktober 2025.
Menurut Dena, Sekretaris Daerah (Sekda) berinisial AZH diduga menjadi aktor utama dalam manipulasi kebijakan anggaran daerah.
Ia menuding AZH memusatkan kendali pendapatan dan belanja daerah untuk kepentingan kelompok tertentu di luar mekanisme resmi pengawasan.
Selain itu, oknum anggota DPRD berinisial DAM disebut terlibat dalam pengaturan mutasi pejabat dan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK), bahkan ikut bermain dalam proyek-proyek APBD.
“Ini pelanggaran serius terhadap kode etik DPRD dan asas pemisahan kekuasaan. DPRD seharusnya menjadi pengawas, bukan bagian dari permainan proyek,” tambahnya.
Aliansi tersebut menuntut DPRD KBB segera membentuk tim khusus etik dan integritas untuk memeriksa dugaan pelanggaran oleh anggota dewan DAM, sekaligus menonaktifkannya sementara waktu.
Selain itu, mereka juga meminta Badan Kehormatan DPRD menggelar sidang etik terbuka yang melibatkan masyarakat sipil, media, dan lembaga antikorupsi seperti KPK dan BPK.
“Kami mendesak dilakukan audit investigatif terhadap pengelolaan APBD, terutama defisit fiktif Rp500 miliar dan anggaran ‘dami’ pada tahun 2023–2025 yang mengandung potensi kerugian negara sangat besar,” jelas Dena.
Mereka juga meminta aparat hukum menelusuri dugaan “pokir siluman” atau titipan proyek dalam program pokok pikiran DPRD. Praktik itu disebut telah merugikan rakyat dan membuka celah jual beli proyek.
Salah satu sorotan tajam aksi ini adalah mutasi dan rotasi mendadak di lima dinas besar, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Kominfotik, dan DPMPTSP.
Dena menyebut mutasi tersebut tidak transparan dan sarat intervensi politik, bahkan bertujuan untuk menguasai anggaran besar di dinas-dinas strategis.
“Mutasi yang dilakukan tanpa mekanisme merit system ini menimbulkan keresahan ASN dan melemahkan kinerja pelayanan publik,” tegasnya.
Dari Pemerhati Kebijakan Publik Jawa Barat, Agus Satria menegaskan bahwa aksi ini tidak hanya akan bersifat simbolik.
“Kami akan berunjuk rasa hingga tuntas, bahkan berkemah di depan Pemda dan DPRD kalau perlu, sampai kebobrokan ini disadari dan ditindak oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail,” ujarnya.
Menurut Agus, aksi ini merupakan bentuk solidaritas moral seluruh elemen masyarakat Bandung Barat untuk menuntut perubahan dan menekan aparat agar segera bertindak atas dugaan penyimpangan sistemik.
Ketua LSM Komando Kesatuan Pembela Merah Putih (KKPMP), Asep Herna, juga menegaskan pentingnya langkah tegas dari aparat hukum.
“Kami sudah menyebut nama-nama pejabat dan oknum DPRD yang diduga menyalahgunakan kewenangan. Aparat penegak hukum di Jawa Barat dan pusat harus segera turun. Jangan biarkan ini jadi preseden buruk,” tegas Asep.
Asep menyebut bahwa KKPMP siap mengawal proses hukum dan memantau setiap langkah aparat untuk memastikan kasus ini tidak tenggelam di meja birokrasi.
Aksi besar yang akan digelar Senin (13/10) ini menjadi puncak kekecewaan publik terhadap kondisi birokrasi di Bandung Barat. Para aktivis menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk kepentingan politik, tetapi murni demi tegaknya pemerintahan bersih dan beretika.
Dengan orasi, spanduk, dan aksi damai, mereka berharap suara rakyat Bandung Barat terdengar lantang bahwa praktik korupsi, manipulasi, dan rotasi pejabat bermotif politik harus dihentikan sekarang juga.***
