KAPOL.ID – Kartu Tani yang dimiliki petani ternyata tidak otomatis membuat pupuk bersubsidi mudah didapatkan. Kesulitan mendapatkan pupuk, mahalnya harga pupuk dan masalah status sawah menjadi kendala utama.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan rembug warga Musyawarah Reboan yang digelar Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) di kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Pegiat DPP SKI Solihin Nurodin mengatakan, warga yang mengikuti Forum Reboan Sodonghilir rata-rata mengeluhkan hal tersebut.
“Misalnya begini. Untuk memanfaatkan pupuk bersubsidi, maka petani wajib menggunakan kartu tani. Namun meski memilikinya, jika ia tidak mempunyai sawah maka petani tersebut tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi,” ujar Solihin pada media, Jumat 8 September 2023.
Sementara itu, di wilayah tersebut jumlah petani penggarap yang tidak memiliki sawah cukup banyak. “Jadi saat di cek oleh petugas dan petani itu bukan pemilik sawah, maka ia tidak bisa mendapatkan benefit (pupuk bersubsidi), meski memiliki kartu tani,” jelasnya.
Ia melanjutkan, melalui Forum Reboan Sodonghilir itu terungkap pupuk bersubsidi hanya dapat disalurkan untuk area persawahan, sedangkan wilayah kebun tidak mendapatkannya.”Jika di kebun petani menanam bukan padi, tapi palawija, maka tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi.”
Solihin mengatakan, di wilayah Jawa Barat bagian Selatan banyak masyarakat yang mencari nafkahnya melalui berkebun, bukan menanam padi.
“Di wilayah itu masyarakat banyak menanam singkong, cabai dan palawija lainnya. Dan ini membutuhkan pupuk, namun petani tidak dapat mengaksesnya.”
Pengurus SKI Pusat DR Untoro Hariadi mengatakan Musyawarah reboan merupakan program utama organisasi pendukung Anies Baswedan ini. Yang tujuannya mempertemukan berbagai elemen potensi dukungan di tingkat bawah dan menggalangnya.
“Dengan Reboan SKI dapat merekam kondisi nyata masyarakat, problem sosial dan mencari solusi dari persoalan yang ada,” tutupnya. ***
