KAPOL.ID — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dikritik Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jabar.
Pemprov Jabar meminta lebih inovatif dan punya program kongkrit dalam mendongkrak pendapatan daerah.
Kritik dan masukan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2025, Jumat (25/10/2024).
Sejumlah fraksi secara bergantian menyampaikan pandangannya dalam kesempatan itu. Termasuk Fraksi PDIP.
“Pendapatan daerah di APBD 2025 bakal turun cukup drastis. Salah satunya karena pemberlakukan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD),” kata Ketua Fraksi PDIP Ineu Purwadewi Sundari.
Dikatakan, Fraksi PDIP mendesak agar punya langkah kongkrit dan inovatif sebagai antisipasi atau tindak lanjut kebijakan tersebut.
Ia meminta, ada langkah konkrit dalam rangka optimalkan pendapatan daerah.
“Pemprov bisa mengoptimalkan sejumlah peluang yang bisa mendongkrak pendapatan daerah. Misalnya dengan optimalisasi pengelolaan aset. Asetnya saat ini kan banyak, itu bisa dimanfaatkan,” tuturnya.
Berikutnya adalah menggenjot pendapatan daerah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selama ini masih banyak BUMD milik pemprov yang komtribusi atau setoran dividennya kurang maksimal. Bahkan tidak bisa setor dividen.
“Sepertinya hampir semua Fraksi juga mendorong itu. Optimalisasi BUMD,” ujarnya.
Menurut Ineu, Pemprov telah mengucurkan penyertaan modal ke BUMD. Di APBD 2025 ini juga dianggarkan lagi. Sehingga perlu ada imbal balik dari BUMD ke Pemprov melalui setoran dividen, di samping perannya dalam pelayanan masyarakat.
Langkah lain adalah optimalisasi objek pajak di luar pajak kendaraan bermotor. Misalnya pajak air tanah, opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ataupun lainnya. “Perlu gali terus pendapatan, agar mandiri juga,” terangnya.
Dari sisi belanja, Fraksi PDIP juga menekankan efisiensi. Pihaknya mendesak agar belanja daerah di fokuskan pada program yang menyentuh rakyat langsung.
“Program pengentasan kemiskinan, stunting, menekan pengangguran, program kerakyatan, itu yang prioritas,” tegasnya.
Secara khusus, Fraksi PDIP juga memberi masukan terhadap program di mitra sejumlah komisi. Misalnya terkait penanganan sampah Bandung Raya yang perlu koordinasi maksimal dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. ***
