KAPOL.ID — Sejumlah Ormas, LSM dan mahasiswa Jawa Barat mendatangi DPRD Jabar mempertanyakan soal proses pengadaan barang dan jasa Pembangunan Gedung Pusat Kebugaran di DPRD Jabar, Selasa (17/9).
Wakil Sekretaris LSM Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (Pemuda), Hasan di lokasi unjuk rasa mengatakan, telah diketahui bersama jika kondisi negara dan bangsa ini sedang berada di fase yang tidak baik-baik saja, terkhusus di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Dimana, kata Hasan, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2024 sedang mengalami defisit anggaran sebesar 1,2 Triliun, angka pengangguran dan angka kemiskinan yang semakin meningkat.
“Bahkan, Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ke 2 penduduk miskin terbanyak di Indoneisa,” ujar Hasan.
Lebih mirisnya lagi, kata dia, Provinsi Jawa Barat juga menempati peringkat ke 1 Daerah terkorup di Indonesia.
Menyikapi situasi diatas, tutur Hasan, seharusnya bisa menciptakan kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk bahu membahu mengatasi persoalan yang terjadi.
Namun, kata Hasan, kenyataannya ditemukan fakta bahwa ditengah situasi yang sulit ini, pemerintah telah menganggarkan Pembangunan Gedung Pusat Kebugaran untuk para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat sebesar 5,77 Miliar.
Hal tersebut membuatnya bertanya, dimana sikap keteladanan dan rasa empati yang seharusnya dimiliki oleh para pejabat pemerintah dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat?.
“Apa pentingnya membangun Gedung Pusat Kebugaran bagi para Anggota Dewan?. Padahal seharusnya anggaran sebesar 5,77 miliar tersebut bisa lebih bermanfaat untuk membangun sarana pendidikan di Jawa Barat yang di masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kemarin tidak mampu menampung Jumlah Siswa yang mendaftar,” kata Hasan.
Sehingga, ujar Hasan, menyebabkan para calon siswa baru banyak yang terlantar, dan masih lebih banyak lagi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat seperti Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dibandingkan membangun Gedung Pusat Kebugaran untuk Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.
“Selain persoalan kebijakan Pembangunan Gedung Pusat Kebugaran di DPRD Jawa Barat yang melukai hati rakyat, dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa atas Pembangunan Gedung Pusat Kebugaran tersebut juga penuh dengan persoalan dan rekayasa yang terindikasi dikuasai oleh segelintir Oknum Pejabat yang bekerjasama dengan para pengusaha nakal (Mafia Proyek),” kata Hasan.
Pihaknya memandang ada persoalan yang sangat penting untuk disikapi bersama. salah satunya, terkait Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang minim keteladanan dan tidak memiliki rasa empati, diperparah dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang diatur sedemikian rupa (secara sewenang-wenang) agar menghasilkan perusahaan yang menguntungkan kelompok tertentu.
“Semoga menjadi bahan pertimbangan semua pihak untuk memastikan proses pembangunan di Jawa Barat bisa terlaksana sesuai aturan yang berlaku dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat luas,” ujarnya. (Jae)***
