Connect with us

OPINI

Indonesia, Pangan dan Lockdown

|

Mumsikah Choyri Diyanah

Oleh Mumsikah Choyri Diyanah

Konsultan Pemberdayaan Masyarakat, Mahasiswa Pasca Sarjana UNPAR

BEBERAPA bulan lalu ketika pandemi Covid-19 mulai ramai diperbicangkan di negara kita, banyak sekali narasi yang disampaikan. Di antaranya adalah mengenai perlunya lockdown untuk memutus rantai masuknya virus Corona dari negara lain.

Dengan bangganya berseliweran di media sosial seloroh “Kenapa kita tidak secepatnya lockdown, lockdown saja, toh selamanya pun Indonesia lockdown, tidak mungkin kita akan kekurangan, tidak mungkin kelaparan, justru negara lain yang dirugikan. Kan Indonesia negara yang kaya alamnya, luas laut dan pulaunya”.

Namun, apa yang akan dibahas dalam tulisan ini bukan berkaitan dengan lockdown dalam artian karantina wilayah untuk mempersempit sebaran pendemik Covid-19. Bukan pula mengenai upaya alternatif untuk memutus mata rantai virus ini.

Tetapi Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dalam waktu dekat, bila hanya mengandalkan pasokan pangan dalam negeri.

Mengapa swasembada pangan tidak bisa terjadi dengan cepat?

Coba kalkulasikan, berapa persen kini warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Badan Pusat Statistik mencatat, tahun 2018 hanya 28,8% dari penduduk Indonesia bekerja, yang rela berpeluh berbulan-bulan demi panen yang kadang juga mengecewakan.

Mampukah jumlah petani yang ada tersebut, berlomba dengan pertambahan jumlah mulut yang diberi makan? Belum lagi masalah pengalihan lahan yang semakin kritis terjadi.

Lahan hijau, pertanian yang berubah menjadi industri dan property, membuat semakin sempit tanah yang bisa ditanami. Selain lahan pertanian yang kian menyurut setiap tahun secara kuantitas, kualitas tanah pertanian kita juga semakin menurun.

Menurut data yang dihimpun oleh Senior Expatriate Technological Cooperation Asia Pacific Food Agriculture Organization (FAO) sebanyak 69 persen tanah pertanian kita sudah kadung rusak dikarenakan penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan.

Para petani kalap dengan banyak “penggoda penyubur”, iming-iming memperlebat, hasil banyak, tahan hama, buah besar, dan lain sebagainya.

Tentu saja ini akan menjadi racun bagi tanah dan mengancam keberlanjutan pertanian. Tanah yang sudah rusak akan sulit mencapai produktivitas yang diharapkan.

Belum lagi masalah pengairan kita yang belum merata. Dari mulai infrasruktur irigasi, waduk, cadangan air, sumur bahkan pemeliharaan hulu sebagai resapan air belum optimal dilakukan.

Kemarau masih identik dengan berhentinya sebagian kegiatan pertanian, kekeringan dan kekurangan air. Petani juga minim pengetahuanya mengenai penggunaan air yang efisien dan efektif.

Mitigasi melalui pengelolaan air dari hulu ke hilir belum secara komprehensif belum secara sinergis dilaksanakan. Padahal air adalah sumber utama pertanian.

Fakta tersebut adalah apa yang pertanian kita hadapi saat ini. Maka kejadian gagal panen akan sangat mungkin terjadi. Tidak adanya pasokan dari sumber lain akan menyebabkan keterbatasan bahan pangan.

Apabila sudah begini, ekonomi paling kuatlah yang bisa makan. Dapat dibayangkan nasib mereka yang di depan rumahnya terhampar sawah, tetapi sawahnya milik siapa. Mereka yang setiap hari mencangkul, tetapi menahan ludah ketika hasil panen diboyong keluar, menyisakan hanya beberapa genggam beras.

Ancaman kekurangan gizi pada masyarakat yang sulit mengakses akan sulit dihindari. Masa depan anak bangsa akan dipertaruhkan.

Nilai indeks ketahanan pangan (IKP) Indonesia menduduki posisi ke 65 di dunia, dari 135 negara (DKP, 2018). Ironis memang ditengah negeri kita yang loh jinawi dengan segala keanekaragaman hayati dan bahari. Tetapi ini realitas yang kita hadapi.

Artinya ketahanan pangan tidak hanya bicara soal sumber daya produksi pangan saja, tetapi juga ada aspek lain. Dari mulai setiap orang mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap sumber pangan, juga persoalan terpenuhinya nutrisi dan gizi dari pangan yang dikonsumsi.

Apabila kita menutup akses terhadap luar (lockdown terus-menerus), bagaimana nasib tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan asing. Pada industri yang investornya dari luar negri, pada kegiatan eksport.

Tentunya mereka mempunyai penghasilan karena mendapatkan uang dari kegiatan tersebut, termasuk untuk membeli makan adalah dari hasil pekerjaanya. Apabila ini tetiba terputus, maka akan ada perpindahan masyarakat menengah menjadi rentan miskin dan masyarakat rentan miskin menjadi miskin atau lebih esktrim lagi.

Sangat dimungkinkan terjadi kemunduran ekonomi, peningkatan kemiskinan, angka pengangguran dan kriminalitas. Yang memperburuk permasalahan sosial.

Belum lagi masalah perut ini adalah masalah paling sensitif. Apabila terjadi krisis pangan kestabilan negara juga akan terganggu. Akan terjadi krisis ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Maka gesekan antarmasyarakat, pemerintah dan masyarakat akan sulit untuk dihindari. Konflik akan mudah terpicu. Pemerintah yang berkuasa pun akan terancam. Selain itu, kesibukan negara menangani goncangan akan memudahkan negara lain menilai kemampuan pangan kita, menjadi situasi rentan yang dikhawatirkan dijadikan kesempatan melakukan penyerangan kedaulatan.

Namun di samping semua itu sebenarnya bukan tanpa optimisme. Dengan kekayaan keanekaragaman pangan kita, bukan mustahil swasembada pangan dapat diraih. Bahkan Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia.

Di tengah isu climate change, pemanasan global, yang menjadi kekhawatiran semua negara akan kekurangan dan kelaparan; ini menjadi sebuah peluang besar. Tetapi tentu banyak langkah yang harus dilakukan, strategi yang harus disusun oleh Indonesia untuk menjadikan perihal ini tidak hanya soal mimpi.

Dari mulai pemulihan tanah, penguatan perlindungan lahan pangan, penguatan anggaran, pengelolaan sumber daya alam, peningkatam knowledge petani, dan integrasi di berbagai lini.

Langkah pertama yang utama adalah visi pemerintah yang yakin dengan potensi pertanian dan menjadikannya sebagai arah utama pembangunan nasional.

Mari kita ikuti jejak Thailand, Vietnam, bahkan Jepang yang kini menjadikan pertanian sebagai sixth industries mereka, atau China yang mengeluarkan dokumen Nomor 1 untuk kebangkitan pertanian dan pedesaan. Menjadikan pertanian dan pedesaan sebagai prioritas pertama.

Sebenarnya kita juga sudah punya Undang-undang No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dimana mengusung paradigma pengelolaan pertanian yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat Pertanian dapat dinikmati dalam waktu yang lama.

Tidak kurang kita pun mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Serta beberapa perundangan lainya.

Namun nampaknya kebijakan anggaran belum begitu berpihak pada ranah ini. Anggaran Kementan terus turun dari tahun ke tahun. Pada 2015, yaitu Rp32,72 triliun.

Kemudian pada 2016 turun jadi Rp27,72 triliun, 2017 jadi Rp24,23 triliun, 2018 turun lagi jadi Rp23,9 triliun dan 2019 jadi Rp21,71 triliun (Sindonews, 2019).
Menarik juga bila kebijakan pertanian dapat diintegrasikan dengan kebijakan perdesaan. Karena dua hal tersebut adalah dua mata sisi yang sulit dipisahkan.

Kebijakan pertanian dapat mencontoh pada penganggaran dana desa atau yang lebih luas melalui kawasan perdesaan. Ketika Produk Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dicanangkan sebagai Prioritas Pembangunan Desa oleh Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi, ini adalah awal sebuah harapan besar.

Kementerian Pertanian dapat melanjutkan dengan membesarkan sumber-sumber pangan lokal, melindungi dan memulihkan lahan pertanian, menjalankan regulasi pendukung, mengembangkan diversity pangan lokal, mencanangkan skala ekonomi, memperkuat desa, merangkul petani tanpa bias gender, menggerakan kembali lumbung desa, mendorong nilai tambah, melakukan kolaborasi, pengorganisasian masyarakat, dan menjadikan perdesaan selain hulu juga adalah hilir dalam produksi.

Apabila desa dan pertanian secara serius dikuatkan bersamaan. Dipastikan menjadi arah pembangunan nasional. Secara konsisten bergerak dengan support pendanaan penuh dan akuntabel.

Maka, biarlah China dan Amerika saling berperang dagang, perang dingin atau saling me-lockdown. Maka kita masih bisa berdiri di bumi pertiwi dengan kaki tegak dan perut kenyang.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *