Oleh: Teguh Safary
CATATAN — Jakarta kembali diguncang isu panas. Di tengah sorotan tajam terhadap progres program strategis nasional, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis sekaligus mengejutkan: memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Keputusan yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Selasa (2/6/2026) ini, menunjuk Nanik S. Deyang sebagai nahkoda baru.Secara retorika resmi, Istana menyebut ini sebagai “penyegaran organisasi” pasca-evaluasi mendalam.
Namun, publik sulit untuk tidak mencium aroma ketegangan politik yang lebih tebal daripada sekadar masalah manajerial.
Dadan Hindayana bukan sekadar pejabat biasa. Sebagai akademisi entomologi dari IPB University yang dilantik di penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2024, penunjukannya dipahami sebagai representasi “orang lama” yang mengawal transisi program krusial.
Ketika figur tersebut kini “didepak” oleh pemerintahan Prabowo, spekulasi liar pun tak terbendung.
Langkah ini segera dikaitkan dengan narasi disharmoni yang belakangan santer terdengar.Sinyalemen ini menguat jika ditarik garis lurus dengan absennya Joko Widodo dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni kemarin.
Narasi ini kian menarik bila dikaitkan dengan rentetan peristiwa politik lainnya, seperti bocornya rekaman suara Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengucapkan “asal jangan teriak hidup Jokowi” pasca-pidato Presiden Prabowo di sidang paripurna peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Sebagai salah satu orang kepercayaan (A1) Presiden, sikap Dasco tersebut seolah menjadi pesan tersembunyi mengenai arah angin politik di lingkaran dalam.
Kondisi ini tampak kontras dengan pemandangan di acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di mana publik disuguhi “kemesraan” yang tak terduga antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo.
Fenomena ini memantik pertanyaan besar: apakah pergeseran aliansi sedang dirajut di balik layar?
Ada dua pembacaan atas manuver ini. Pertama, dari sudut pandang pragmatis, Presiden Prabowo tampaknya telah kehilangan kesabaran.
Jika Badan Gizi Nasional sebagai “anak emas” agenda pemerintah mengalami stagnasi, maka mengganti pimpinan yang dianggap tidak seirama adalah konsekuensi logis.
Penunjukan Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN, menunjukkan keinginan Presiden akan kontinuitas program tanpa gangguan dari faksi yang dianggap kurang loyal.Kedua, dari sudut pandang politik, ini adalah sinyal konsolidasi kekuasaan secara mandiri.
Mengganti figur kunci yang terafiliasi dengan rezim sebelumnya adalah cara gamblang untuk menegaskan “siapa bosnya” di Istana.
Publik kini menanti: apakah perombakan ini benar-benar akan membongkar sumbatan teknis di BGN, atau justru memperdalam jurang komunikasi politik antara kubu Prabowo dan Jokowi? Satu hal yang pasti: Presiden Prabowo telah mengirimkan pesan sangat keras.
Bahwa dalam kabinetnya, stagnasi adalah dosa tak termaafkan, dan loyalitas tunggal adalah harga mati.
Istana memang belum membuka “kotak pandora” mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik evaluasi tersebut.
Namun, di panggung politik, tindakan sering kali berbicara jauh lebih nyaring daripada pernyataan pers manapun.
Jika efektivitas BGN tidak segera terdongkrak di bawah kepemimpinan baru, maka pergantian hari ini hanyalah permulaan dari rangkaian “pembersihan” yang lebih besar di masa mendatang. ***
Penulis: Jurnalis KAPOL.ID
