KAPOL.ID – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, M. Faizin, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus melanjutkan dan memeratakan pembangunan rumah panggung bagi warga terdampak banjir di kawasan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi.
Langkah ini dinilai mendesak mengingat masih banyaknya warga di wilayah tersebut yang belum tersentuh bantuan hunian adaptif bencana tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini tercatat masih ada sekitar 80 warga yang sangat membutuhkan rumah panggung.
Sementara, progres pembangunan baru menyentuh angka 10 unit pada tahun ini, menyusul 8 unit yang sudah berdiri pada tahun sebelumnya.
“Kami berharap program ini bisa terus dikembangkan agar seluruh warga terdampak banjir dapat merasakan solusi yang sama. Ini penting untuk meminimalisir dampak banjir secara signifikan,” ujar M. Faizin usai meninjau langsung progres pembangunan di lokasi, Selasa (5/5/2026)
Faizin memaparkan, kawasan Pondok Gede Permai merupakan wilayah yang hampir setiap tahun menjadi langganan banjir. Kondisi geografis dan siklus tahunan tersebut menuntut adanya solusi hunian yang lebih aman dan adaptif.
Konsep rumah panggung dianggap sebagai jawaban paling logis. Dengan desain tersebut, masyarakat tetap bisa bertahan dengan aman meski air menggenangi area bawah rumah.
“Daerah ini langganan banjir setiap tahun. Dengan konsep rumah panggung ini, diharapkan warga tetap aman dan memiliki ketenangan meski debit air naik,” ucapnya.
Program rumah panggung ini merupakan salah satu ikhtiar Pemprov Jabar dalam memberikan solusi konkret. Dengan alokasi anggaran sekitar Rp 125 juta per unit, pembangunan tidak hanya mengejar aspek keamanan, tetapi juga kelayakan dan kenyamanan bagi para penghuninya.
Secara teknis, rumah panggung ini memiliki keunggulan pada struktur bangunan yang menggunakan material beton pracetak berstandar nasional (SNI). Selain kokoh, proses pengerjaannya pun tergolong efisien.
“Proses pemasangan struktur utama bahkan bisa dilakukan hanya dalam dua hari. Secara keseluruhan, pembangunan selesai dalam waktu sekitar empat bulan hingga benar-benar siap dihuni,” jelas Faizin.
Lebih lanjut, ia berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program ini.
“Hal ini semata-mata demi memastikan seluruh warga di zona rawan banjir mendapatkan hak atas hunian yang layak dan aman dari ancaman bencana tahunan.” pungkasnya. (JM)
