SUMEDANG, KAPOL.ID – Ketua Dewan Pembina Himpunan Putra Daerah Bendungan Cipanas (HIMPUDA BC), Adam Hidayat, S.H., mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait kelanjutan penanganan dampak sosial dan kepastian hukum lahan di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Cipanas.
Dalam amanatnya yang dibacakan saat rapat koordinasi organisasi, praktisi hukum ini menekankan pentingnya transparansi dan keadilan absolut bagi warga terdampak. Ia menuntut keterlibatan putra daerah secara radikal bukan sekadar penonton dalam setiap fase kebijakan pemerintah.
Adam Hidayat mengakui bahwa carut-marut kepastian hukum sebagian lahan di kawasan bendungan memerlukan intervensi tingkat tinggi. Ia memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Sumedang yang telah proaktif melakukan konsolidasi lintas instansi.
“Kami melihat ada keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Sumedang. Langkah mereka berkoordinasi hingga ke tingkat kementerian untuk membereskan status hukum lahan adalah bentuk nyata tanggung jawab negara terhadap hak rakyat,” ungkap Adam dalam keterangan resminya.
Sebagai organisasi yang berbadan hukum, HIMPUDA BC di bawah arahan Adam Hidayat memosisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah. Adam menegaskan bahwa HIMPUDA BC siap berpartisipasi secara total untuk memastikan tidak ada celah bagi ketidakadilan.
Partisipasi yang ditawarkan mencakup tiga pilar utama:
Perencanaan Kebijakan: Memastikan aspirasi warga lokal menjadi variabel utama.
Pelaksanaan Lapangan: Mengawasi jalannya eksekusi kebijakan agar bersih dari praktik penyimpangan.
Evaluasi Lanjutan: Menilai sejauh mana dampak ekonomi dan sosial pasca-proyek terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
Menolak Pembangunan yang Meninggalkan Duka
Kalimat paling tajam dalam amanat Adam Hidayat menyoroti sisi kemanusiaan dari proyek raksasa tersebut. Bagi Adam, kemegahan Bendungan Cipanas akan kehilangan maknanya jika dibangun di atas penderitaan rakyat yang hak-hak hukumnya terabaikan.
“Pembangunan ini harus dirasakan manfaatnya secara adil. Prinsip kami jelas: Proyek Strategis Nasional ini harus sukses tanpa meninggalkan luka di hati masyarakat dan tanpa menyisakan duka bagi putra daerah yang terdampak,” tegasnya dengan lugas.
Menutup pernyataannya, Adam Hidayat mengajak seluruh elemen pemerintah untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan HIMPUDA BC. Langkah ini dipandang perlu agar konsolidasi yang telah dilakukan pemerintah di tingkat pusat dapat terealisasi secara akurat dan tepat sasaran di level akar rumput.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa putra daerah tidak akan tinggal diam dalam mengawal aset dan hak ruang hidup mereka di tengah derasnya arus pembangunan infrastruktur nasional. (GUH)***
