KPK Sambangi Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya

KAPOL.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyambangi gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (4/12/2025). Pada kesempatan yang sama, tidak ada satu orang pun anggota DPRD yang hadir.

Ketiadaan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya kemudian disentil KPK RI. Sementara yang hadir di ruang pariburna gedung DPRD adalah para pejabat OPD, Camat dan perwakilan Pemerintah Desa se-Kabupaten Tasikmalaya.

Kedatangan KPK sendiri dalam rangka memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Tepatnya untuk kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi.

Pada kesempatan tersebut, yang hadir dari KPK adalah Analis Tindak Pidana Korupsi Madya; Irawati. Katanya, kegiatan bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Irawati juga yang mengemukakan kekecewaannya atas ketidakhadiran anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Padahal tempatnya di gedung dewan.

“Unsur kecamatan, desa, hingga seluruh perangkat eksekutif hadir. Justru unsur legislatif yang tidak terlihat. Itulah yang membuat saya kecewa. Sebab pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk dewan,” kata Irawati.

Pada kesempatan yang sama, kata Irawati, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Publik dapat mengaksesnya melalui laman jaga.id.

Pada laman tersebut terdapat sejumlah fitur. Beberapa di antaranya adalah pemantauan, monitoring, dan pengawasan. Di sana juga terdapat delapan area intervensi pencegahan korupsi; tujuh di antaranya menjadi fokus penanganan KPK, dan satu lainnya menjadi ranah Inspektorat.

Pencegahan Korupsi

Di pihak lain, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bagian dari ikhtiar pemerintah guna memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi. Sebab dapat merugikan negara sekaligus merusak kepercayaan masyarakat.

“Karena itu kami sangat berterima kasih atas kehadiran KPK. Termasuk juga kepada peserta yang antusias: perangkat daerah, Puskesmas, hingga camat. Mereka pemegang peran penting dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran,” kata Asep Sopari.

Sementara pihak DPRD mengkonfirmasi ketidakhadirannya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi mengatakan bahwa seluruh anggota dewan sedang dalam agenda yang berbeda.

“Kami sedang mengikuti bimbingan teknis dari BKPSDM Provinsi Jawa Barat. Undangan ini bersifat wajib. Jika tidak mengikuti sesi ini, anggota dewan tidak dapat mengikuti Bimtek berikutnya,” kata Ami.

Sayangnya, kata Ami, undangan acara yang menghadirkan KPK sampai kepada DPRD dalam waktu yang relatif mendadak. Ketika jadwal Bimtek dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan lebih dulu.