KAPOL.ID – Kasus kebocoran APBD Kab. Sumedang dan Provinsi Jabar hingga bersentuhan ke ranah hukum, disoroti.
Tokoh masyarakat Sumedang yang juga mantan Ketua DPRD Periode 2004-2009, Ismet Suparmat mengatakan hal tersebut menunjukan bahwa masih lemahnya pengawasan.
Termasuk, ujar dia, kebocoran uang rakyat tersebut terjadi diduga akibat lemahnya pengawasan dari legislatif.
Dikatakan, DPRD Kabupaten Sumedang memiliki alat kelengkapan yaitu Komisi-komisi yang memiliki fungsi pengawasan ke setiap SKPD yang ada.
“Yang layak dipertanyakan, yakni seberapa jauh fungsi pengawasan dari tiap komisi?, apakah sudah dijalankan dengan baik?,” ujarnya, Sabtu (4/2/2023).
Menurut dia, atau bisa juga dipertanyakan terkaitnya seberapa jauh pola kemitraan yang dibangun oleh setiap komisi dengan SKPD terkait.
Di sisi lain, ucap dia, kecepatan yang luar biasa kinerja Kepala Daerah saat ini sudah terbukti dengan menggunakan teknologi informasi digital.
Sehingga, konon kabarnya Sumedang pun akan mendunia.
Ia mengakui bahwa segudang prestasi telah diraih Pemerintah Kabupaten Sumedang pada saat ini.
“Sangat luar biasa jika dibandingkan dengan era yang sebelumnya,” kata dia.
Tapi ingat, tanpa diimbangi dengan kemampuan dari lini di bawahnya, justru akan menimbulkan pengaruh terhadap para pelaksana di bawah.
Maka, akan sulit mengikuti kecepatan kinerja pimpinannya.
“Ketidak mampuan lini bawah tersebut, dapat dijadikan pemicu pelanggaran para pelaksana,” ujarnya. ***
