KAPOL.ID –
Peserta aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM kecewa ke anggota DPRD Kota Tasikmalaya.
Pasalnya DPRD tak bisa menghadirkan 45 anggota wakil rakyat saat mereka menyampaikan aspirasinya terkait penolakan kenaikan BBM, Kamis (8/9/2022).
Mereka sempat menduduki ruang rapat paripurna, dan kursi para wakil rakyat diturunkan ke jalan. Begitupula mimbar di ruangan tersebut sekira waktu magrib.
“Aksi membawa kursi dan mimbar ke jalan raya sebagai simbol kekecewaan dengan DPRD.”
“Karena hanya 15 wakil rakyat yang mau menerima aspirasi kami. Sisanya tak hadir,” ujar korlap aksi, Sadid Farhan usai aksi.
Ia mengatakan, kedatangan ke DPRD Kota Tasikmalaya ini sekaligus membawa 10 tuntutan aspirasi.
Mulai dari mencabut kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM, menuntut pemerintah untuk membuka data subsidi BBM Rp 502 triliun.
Lalu melakukan edukasi masyarakat terkait energi baru dan yang terbarukan, mendesak untuk melakukan pembangunan tata ruang yang ramah lingkungan hingga pembatasan emisi, dan penggunaan energi mix.
“Pemerintah juga memperjelas pengklasifikasian penerima subsidi BBM, menaikan UMR agar daya beli masyarakat meningkat di tengah inflasi yang terjadi,” katanya.
Pihaknya akan datang kembali jika tuntutan tak dipenuhi dalam seminggu kedepan dengan massa lebih banyak ***
