KABAR PRIANGAN ONLINE — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya tata kelola yang transparan dan bebas korupsi saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Lingkungan Kelurahan Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Minggu (5/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga memberikan teguran secara langsung kepada Kepala Balai P3KP Jawa II/Satker PKP Jawa Barat, Mulya Permana, ketika meminta penjelasan mengenai pelaksanaan program bedah rumah BSPS serta pelaporan Program Tender Rakyat yang telah dilaksanakan di lokasi tersebut.
Kunjungan itu turut dihadiri Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Camat Sumedang Selatan, Lurah Regolwetan, serta masyarakat penerima manfaat program BSPS.
Dalam sambutannya, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa alokasi program BSPS di Kabupaten Sumedang mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2026.
“Tahun lalu alokasinya sekitar 6.300 unit, tahun ini menjadi lebih dari 42.000 unit. Ini merupakan program bedah rumah dari pemerintahan Presiden Prabowo dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Sumedang maupun Jawa Barat,” ujar Maruarar.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah.
“Program ini menghidupkan sekitar 127 ribu tukang, pendamping, sopir angkutan, warung makan hingga toko bangunan. Ini adalah gerakan ekonomi rakyat yang luar biasa,” katanya.
Maruarar kembali mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar dalam pelaksanaan BSPS.
“Tidak boleh ada pungutan. Kalau ada yang meminta uang, foto, video, laporkan dan viralkan. Program ini untuk rakyat,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa melalui skema Tender Rakyat, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam membandingkan harga material bangunan dan melakukan negosiasi dengan toko bangunan sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dikembalikan kepada penerima manfaat.
“Keuntungan dikembalikan kepada rakyat. Bahkan ada yang mendapat tambahan cat dan selisih sekitar Rp6,3 juta yang bisa digunakan membeli kebutuhan material lainnya. Semua ini bisa dilakukan kalau kita mau bekerja dengan jujur dan tidak korupsi,” ujarnya.
Maruarar kemudian meminta seluruh jajaran Balai, Satker, hingga staf Kementerian PKP menjaga integritas.
“Pastikan jangan ada korupsi. Kalau ada staf kami yang korupsi akan diproses secara hukum. Tidak ada yang akan kami lindungi, tidak ada bantuan hukum bagi yang korupsi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan kepada masyarakat.
“Kalau kita tidak korupsi, kenapa takut terbuka? Jangan mengaku bersih kalau tidak berani terbuka,” katanya.
Selain itu, Maruarar mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memanfaatkan potensi UMKM lokal, seperti industri genteng Jatiwangi dan keramik Plered, agar pembangunan rumah rakyat juga mampu menggerakkan industri daerah.
“Saya tidak ingin Jawa Barat hanya menjadi pasar. Jawa Barat harus menjadi daerah produksi yang memberdayakan UMKM,” ujarnya.
Bupati Sumedang: BSPS Jadi Instrumen Pengentasan Kemiskinan
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi atas peningkatan alokasi BSPS di daerahnya.
“Tahun 2025 kami mendapat sekitar 300 unit BSPS. Tahun 2026 meningkat menjadi 2.060 unit. Ini peningkatan yang sangat signifikan,” katanya.
Menurut Dony, program BSPS tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan melalui pelatihan kerja, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, peningkatan akses pendidikan, hingga pembiayaan usaha melalui Kredit Usaha Layak Daerah (Kurda) Bank Sumedang dengan bunga sekitar 3 persen per tahun.
“Rumahnya beres, isinya beres, pendapatannya meningkat. Insya Allah masyarakat semakin sejahtera. Inilah bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.
Sekda Jabar Siap Kawal Penyerapan BSPS
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebut peningkatan kuota BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 666 persen.
“Dari sekitar 6 ribu unit melonjak menjadi 42.508 unit. Tantangannya sekarang adalah memastikan seluruh alokasi tersebut dapat terserap dengan baik,” katanya.
Herman memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera menggelar konsolidasi bersama 27 pemerintah kabupaten/kota dan dinas perumahan untuk mempercepat pelaksanaan program.
“Insya Allah kami akan bahu-membahu bersama Balai agar seluruh target 42.508 unit BSPS tahun 2026 dapat terserap dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. ***
