Connect with us

SOSIAL

Masih Ada Bansos yang Tidak Tepat Sasaran

|

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menyalurkan bantuan sosial (bansos) provinsi untuk warga Kota Banjar terdampak COVID-19 di Kantor Pos Kota Banjar, Rabu (29/4). (Courtesy: Humas Jabar)

KAPOL.ID –  Menko Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan momentum Covid-19 ini harus dijadikan ajang untuk memperbaiki data warga yang miskin. Menurutnya, masih ada anggota masyarakat yang sebetulnya tidak miskin, namun masih menerima bansos.

Hal tersebut paling tidak tercermin dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang masih berantakan. “

Masih ada 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kepegawaian yang nanti akan dijadikan sasaran penyempurnaan DTKS. Di samping dirapihkan adanya data yang berstatus inclusion error dan exclusion error, yakni orang miskin yang belum masuk akan kami masukkan, tetapi juga ada yang sebetulnya tidak miskin tetapi selama ini menerima DTKS, akibat perubahan status sosialnya mungkin, nanti akan kami keluarkan,” ujar Muhadjir.

Terkait data yang belum sinkron tersebut, pihaknya meminta Kemendagri untuk menyelesaikannya. Ia juga menyebut ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan dalam pembagian bansos ini, termasuk yang menyangkut percepatan penyaluran bantuan untuk wilayah timur Tanah Air.

“Untuk evaluasi Juni 2020, progress penyaluran baik reguler maupun non reguler masih akan terus diperbaiki. Provinsi yang perlu dilakukan percepatan penyaluran sembako adalah Papua Barat dan Papua, yang ini kira-kira kebijakan seperti apa untuk dua provinsi ini. Kemudian percepatan BST (bantuan sosial tunai) di wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat,” imbuhnya. [gi/ab]

Baca juga: Pemerintah Akui Penyaluran Bansos Covid-19 Belum 100 Persen

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *