KAPOL.ID – Urusan penerimaan siswa baru setiap tahunnya selalu menjadi “barang panas” yang memicu adu urat syaraf di tengah masyarakat. Sadar akan sensitivitas tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bergerak cepat mematangkan persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Bertempat di Hotel Grandia, Selasa (12/5/2026), Farhan menegaskan bahwa SPMB tahun ini harus menjadi pintu gerbang keadilan pendidikan, bukan sekadar rutinitas setor berkas tahunan.
“SPMB ini bukan hanya urusan administrasi pendaftaran. Ini adalah cara kita memastikan negara hadir agar anak-anak mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa terkecuali,” tegas Farhan di hadapan para pemangku kepentingan pendidikan.
Farhan tak menampik jika keterbatasan daya tampung sekolah negeri dibanding jumlah pendaftar kerap memicu gesekan. Namun, berdasarkan data Dinas Pendidikan, persoalan sebenarnya bukan pada defisit kursi, melainkan pada distribusi akses melalui sistem zonasi yang sering disalahartikan.
Ia mengingatkan, keresahan warga biasanya muncul ketika ada “sumbatan” komunikasi.
“Komunikasi publik itu kuncinya. Jangan sampai terputus. Kalau masyarakat bingung dan tidak dapat informasi jelas, di situlah muncul keributan yang sebenarnya tidak perlu,” katanya
Untuk memayungi proses ini, Pemkot Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2026. Aturan ini diklaim lebih detail dalam mengatur teknis penerimaan di jenjang TK, SD, hingga SMP Negeri.
Tak hanya soal aturan main, Farhan juga menekankan empat prinsip harga mati yang harus dijaga:
Keadilan & Pemerataan: Tidak boleh ada anak putus sekolah karena faktor ekonomi atau akses informasi.
Transparansi & Integritas: Haram hukumnya ada manipulasi data.
Pelayanan Humanis: Petugas harus ramah menghadapi orang tua siswa yang sedang cemas.
Sistem Digital: Meminimalisir “tangan jahil” yang ingin melakukan intervensi data.
“Hindari manipulasi data. Integritas itu wajah kita semua. Saya minta jajaran Disdik siapkan tim khusus untuk melayani media dan warga agar tidak ada kesimpangsiuran,” ujar Farhan
Kolaborasi Total Menuju ‘Bandung Utama’
Di akhir arahannya, Wali Kota yang dikenal komunikatif ini mengajak seluruh elemen, mulai dari Forkopimda, RT/RW, hingga organisasi masyarakat untuk ikut menjaga kondusivitas. Ia menganalogikan pengawasan SPMB ini sebagai bagian dari nikmat berdemokrasi.
“Inilah nikmatnya berdemokrasi. Kebenaran tidak dijaga oleh satu pihak saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Dengan persiapan yang lebih matang dan sistem digital yang diperketat, Farhan berharap SPMB 2026 menjadi batu pijakan menuju visi Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis. (Jm)
