KAPOL.ID – Gagalnya tender pembangunan sejumlah jembatan di Kabupaten Sumedang, dianggap merugikan para masyarakat jasa kontruksi di Sumedang.
Diketahui, pembangunan jembatan tersebut diantaranya Jembatan Cikareo (Kecamatan Wado), Jembatan Ambit (Kecamatan Situraja) dan Jembatan Cipicung (Kecamatan Cibugel).
Elis Komalasari, Plt. Kabag PBJ Pengadaa Barang/Jasa Setda Sumedang mengatakan, paket untuk pekerjaan Jembatan Cipung dan Ambit sudah tender, tapi tak ada penyedia yang lulus evaluasi.
Maka, kata dia, kalau pun dilakukan tender ulang, waktunya tak cukup, dan lelangnya dibatalkan.
“Sementara, untuk Jembatan Cikareo, itu belum ditayangkan sama sekali karena terlambat masuk aplikasi,” ujarnya.
Kesimpulannya, tak ada penyedia yang lulus evaluasisi dan kalau pun dilakukan tender ulang waktunya tak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan.
Menyikapi hal tersebut, R. Dadang Permana selaku Dewan Pengurus Asosiasi Gapeksindo Sumedang angkat bicara.
“Saya menyayangkan gagalnya tender pembangunan jembatan di tiga titik wilayah Sumedang itu,” kata dia.
“Itu terjadi, karena perencanaan dan pengawasan awal yang tak efektif,” ucap dia.
Dikatakan, jika memang waktunya yang mepet dan tak memungkinkan selesai jika dikerjakan, kenapa tak ditenderkan di semester awal?.
“Jujur saja, kita yang ikut lelang, merasa sudah dirugikan. kita sudah banyak keluar biaya, pikiran dan waktu. Kita pun sudah membuat surat penawaran dan surat dukungan,” katanya.
“Untuk tiga jembatan tadi, begitu disyahkan berarti anggarannya pun siap. Jangan ada alasan andai tak ada uang, itu tak masuk akal,” ujar dia.
“Kita dari forum asosiasi jasa kontruksi warga Sumedang, sudah merasa disisihkan,” ucapnya.
Masyarakat Jasa Kontruksi Tersisihkan
Dadang mengatakan, kesempatan pengusaha lokal untuk mendapatkan pekerjaan di Sumedang itu sudah tak bisa, atau sukar.
Karena, untuk beberapa pekerjaan seperti hotmiks itu, sudah sistem ekatalog.
Imbasnya, pengusaha lokal hanya menjadi subkon atau bekerja ke pihak pemenang tender.
Prihatin, kata dia, sebagai subkon hanya melakukan pekerjaan pelengkap saja, seperti TPT dan saluran.
“Dengan adanya sistem ekatalog, kami pengusaha jasa kontruksi warga Sumedang sangat terpuruk,” kata dia.
Belum lagi untuk pekerjaan juksung atau usulan-usulan, yang ternyata sebelumnya telah diusung oleh oknum titipan beliau?.
“Kita tak bisa bekerja, jika tak ada uang dimuka. Itu fakta, sudah kita cek ke semua bidang di dinas, ternyata pekerjaan juksung memang sudah diplot ke CV atau perusahaan tertentu,” ucapnya.
“Malah, tahun kemarin (2022) yang mendapatkan pekerjaan justru perusahaan-perusahaan dari luar Sumedang,” ucapnya.
“Saya sudah konfirmasi ke dinas terkait dan jawabannya pun sederhana, semua itu hanya karena sistem,” ucap dia.
Dikatakan, anggaran pekerjaan usulan tersebut sudah ada, tapi pertanyaannya justru siapa yang mengusulkannya?.
“Siapa yang mengusulkan pekerjaannya, itu tak jelas. Pada prinsipnya, kami pengusaha masyarakat Sumedang merasa sudah tak diberdayakan,” katanya.
Menurutnya, percuma saja ada asosiasi, jika sebatas hanya mengurus penerbitan KTA saja.
Berkaca dari masalah itu, ia meminta Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman untuk benar-benar memantau hal semacam itu.
“Dan, tolong soal anggarannya pun jangan untuk kepentingan politik. Khawatir saja, karena sekarang tahunnya politik,” ujarnya. ***
