KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Tanjakan Haur Papak di Kecamatan Surian bukan lagi sekadar jalan rusak, melainkan perangkap maut yang saban hari mengintai nyawa warga. Lambannya perbaikan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas PUPR kini membuahkan petaka nyata.
Sebuah Toyota Kijang Super bernomor polisi T 1609 TK bernasib naas saat mengangkut enam penumpang, terjungkal bebas ke dasar jurang usai gagal menaklukkan tanjakan ekstrem di Blok Haur Papak, Rabu (5/8) sekira pukul 13.00 WIB.
Petaka meletus ketika mobil yang dikemudikan Yanto, warga Desa Suriamedal, mendadak mati mesin di tengah tanjakan terjal dan hancur. Tanpa cengkeraman aspal yang layak, kendaraan meluncur mundur tanpa kendali hingga terhempas ke dasar jurang. Detik-detik mencekam memuncak ketika seorang bayi berusia delapan bulan terpental keluar dari dekapan ibunya.
Meski keajaiban menyelamatkan seluruh penumpang dari maut, trauma mendalam dan luka-luka menjadi bukti betapa mahalnya harga yang harus dibayar akibat pengabaian pemerintah.
Insiden ini meledakkan amarah warga Surian. Jalur Cisumur–Nangerang kini resmi menjelma sebagai “jalur tengkorak”. Masyarakat muak dengan tumpukan janji manis dan retorika kosong pejabat yang abai ketika keselamatan rakyat dipertaruhkan.
Pembenahan total dan pengaspalan permanen kini bukan lagi aspirasi, melainkan tuntutan mutlak yang tidak bisa ditawar.
“Sampai kapan jalan maut ini dibiarkan memakan korban? Kami muak dengan obral janji! Pemkab Sumedang harus turun tangan dan menambal jalan ini sekarang juga sebelum ada nyawa yang benar-benar melayang!” cetus seorang warga di lokasi dengan nada tinggi.
Di dasar jurang, proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas gabungan Forkopimcam Surianbersama warga harus bertaruh keselamatan menarik bangkai mobil menggunakan alat seadanya sebuah pemandangan ironis yang memperlihatkan rakyat harus berjuang sendiri di tanahnya sendiri.
Kecelakaan ini adalah tamparan keras bagi Pemkab Sumedang: pembiaran jalan rusak bukan sekadar masalah anggaran, melainkan pengabaian terhadap hak hidup warga.***
