PARLEMENTARIA

Optimalkan Kontribusi PAD, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Dorong Pembenahan Tata Kelola BUMD

×

Optimalkan Kontribusi PAD, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar Dorong Pembenahan Tata Kelola BUMD

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Kondisi puluhan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menjadi sorotan. Pasalnya, dari total 41 BUMD yang ada, mayoritas disebut masih jauh dari kata optimal dalam memberikan kontribusi bagi daerah.

​Menyikapi hal itu, Anggota Komisi III sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Hj. Ineu Purwadewi Sundari angkat bicara. Ia menegaskan dukungannya terhadap segala inovasi yang dilakukan Pemprov Jabar guna membenahi tata kelola perusahaan pelat merah tersebut.

​Salah satu yang kini tengah digodok adalah rencana pembentukan holding BUMD.

​“Kami di Komisi III tentu mendukung segala upaya untuk meningkatkan tata kelola BUMD. Jika memang holding BUMD ini disiapkan sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang ada, tentu kita dukung,” ujar Ineu saat ditemui di Kota Bandung, Senin (27/4/2026).

​Menurut Ineu, parameter keberhasilan rencana holding atau inovasi lainnya harus terukur pada dua hal utama: perbaikan pelayanan publik dan peningkatan dividen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​Politisi perempuan PDI Perjuangan ini tak menampik bahwa saat ini kondisi BUMD di Jabar masih timpang. Mayoritas BUMD yang sehat dan rutin menyetor dividen hanya didominasi oleh sektor keuangan.

​“Kalau yang lainnya, terus terang sekarang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Padahal tujuan BUMD itu jelas, memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghasilkan pendapatan bagi daerah. Selama ini, itu belum maksimal,” tegasnya.

​Ineu berharap, dengan adanya langkah strategis dari Pemprov Jabar, potensi besar yang dimiliki BUMD bisa digali lebih dalam. Ia tidak ingin BUMD hanya sekadar ada tanpa memberikan dampak signifikan bagi pembangunan di Jawa Barat.

​Ia pun meminta Pemprov Jabar serius dalam melakukan perbaikan, mengingat banyak sektor potensial yang sebenarnya bisa dikelola secara profesional jika tata kelolanya dibenahi dari hulu ke hilir.

​”Langkah strategis harus segera diambil. Kita ingin ke depan BUMD bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, bukan justru menjadi beban,” pungkasnya. (Jae)