KANAL

PDI Perjuangan Kehilangan Kader Terbaik, Tjahjo Kumolo Berpulang

×

PDI Perjuangan Kehilangan Kader Terbaik, Tjahjo Kumolo Berpulang

Sebarkan artikel ini

KAPOL.ID – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono turut berbelasungkawa atas berpulangnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, Jumat (1/7/2022).

Tjahjo yang merupakan politisi senior PDI Perjuangan ini berpulang hari ini di RS Abdi Waluyu sekira pukul 11.10 karena sakit.

“Atas nama pribadi dan PDI Perjuangan Jawa Barat saya berbelasungkawa atas berpulangnya Pak Tjahjo. Bukan hanya PDI Perjuangan yang merasa kehilangan tapi juga bangsa dan negara ini,” kata Ono kepada awak media.

Ono mengungkapkan semasa hidupnya sebagai sosok yang baik dan tekun bekerja demi kesejahteraan rakyat. Kontribusinya sangat terasa bagi rakyat Indonesia.

“Saya mengenal Pak Tjahjo sebagai orang yang baik dan beliau adalah kader PDI Perjuangan yang telah berkontribusi untuk negara dan bangsa. Insya Allah kenangan bersama beliau tetap hidup dalam hati kami dan juga rakyat Indonesia. Semoga husnul khotimah,” pungkasnya.

Tjahjo Kumolo lahir di Surakarta, Jawa Tengah. Ia menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sejak 23 Oktober 2019.

Kariernya di PDI Perjuangan dimulai sebagai direktur SDM Litbang tahun 1999 hingga 2002. Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2009-2014 dari PDIP dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah I.

Tjahjo kemudian menjadi Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI dan juga menjadi anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI.

Kariernya di PDI Perjuangan juga cukup moncer. Secara mengejutkan, Tjahjo dipilih oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan periode 2010-2015.

Pada 2014, Presiden Jokowi meminta Tjahjo membantunya sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Kerja 2014-2019.

Terakhir, Tjahjo menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sejak 23 Oktober 2019. ***