Gubernur Dedi Mulyadi Sebut Rapat dengan DPRD Tidak Lagi Diperlukan
KAPOL.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat menunjukkan kekecewaan mendalam terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat yang dianggap merendahkan lembaga DPRD.
Bentuk protes tersebut, diwujudkan dengan ancaman untuk tidak terlibat dalam pembahasan agenda yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat jika tidak ada klarifikasi dari Gubernur.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Pak Memo, mengungkapkan bahwa kegeraman fraksinya dipicu oleh pernyataan Gubernur dalam forum APDESI dan Musrembang yang menyatakan bahwa rapat dengan DPRD tidak lagi diperlukan.
“Sebetulnya bukan ke fraksi, tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD-nya, bahwa gubernur sudah menyatakan tidak lagi perlu rapat dengan DPRD waktu di APDESI dan kedua waktu di Musrembang,” ujar Memo kepada wartawan di Bandung, Jumat (16/5/2025).
Memo menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi seharusnya menjadi mitra yang saling memperkuat.
Ia menyayangkan pernyataan Gubernur yang seolah-olah menafikan peran 120 anggota DPRD yang merupakan representasi rakyat Jawa Barat.
“Jadi keberadaan kita ini sebetulnya satu kesatuan legislatif dan eksekutif, harusnya saling menunjang memperkuat, tapi bukan saling meniadakan. Kami ini sudah terlegitimasi 120 orang ini kan mewakili rakyat Jawa Barat, baik perundang-undangan juga harus dilibatkan, berarti jangan dilecehkan,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan merasa prihatin dan menilai pernyataan Gubernur sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga DPRD. Sebagai respons, fraksinya berencana walk out (WO) demi menjaga kehormatan lembaga. Mereka juga mendesak pimpinan DPRD untuk segera mengambil tindakan dengan mengajukan interpelasi atau meminta klarifikasi langsung dari Gubernur.
“Kami fraksi PDI Perjuangan WO demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD bukan Fraksi, bukan kehormatan Fraksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan, dilecehkan. Jadi kami perlu berbuat dan ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interpelasi, klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela lembaga DPRD bukan fraksi, tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain,” jelas Memo.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Doni Maradona Hutabarat menambahkan bahwa pernyataan Gubernur dalam Musrembang, sebuah forum penting untuk membahas rencana pembangunan provinsi, sangat mendeskreditkan dan melecehkan lembaga DPRD beserta anggotanya.
“Nah, kita melihat pernyataan dia di acara Musrembang, di mana itu acara membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Di situ dihadiri sekian banyak orang, sekian banyak tokoh, ucapannya itu mendeskreditkan, bahkan kalau saya bilang melecehkan lembaga. Kalau lembaga dilecehkan, otomatis anggota juga dilecehkan,” ucap Doni
Dony menekankan bahwa seorang pemimpin negara seharusnya memahami konsep pemerintahan di mana lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif memiliki peran masing-masing dan harus saling menjaga.
Ia menilai bahwa Gubernur tidak bisa menjalankan pemerintahan sendiri tanpa melibatkan DPRD, terutama dalam hal pembahasan APBD dan Raperda.
“Nah, dia merasa dia sebagai eksekutif bisa berjalan sendiri menjalankan pemerintahan, nggak bisa. Kalau misalnya dia berpikiran bisa menjalankan sendiri pemerintahan ini, ya silakan APBD-nya urus sendiri, Raperda buat sendiri, jangan dibicarakan ke DPRD. Kenapa? Ini lembaga negara, ini dibangun dengan konsep demokrasi, nggak bisa, nggak ada yang bisa berjalan dengan sendiri,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh fraksi di DPRD Jabar memiliki pandangan yang sama dan bersama-sama meminta klarifikasi dari Gubernur terkait maksud pernyataannya.
Jika klarifikasi tidak diberikan, PDI Perjuangan mengancam tidak akan terlibat dalam pembahasan agenda apapun yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kalau dia tidak klarifikasi, PDI Perjuangan apa pun yang dia ajukan untuk dibicarakan di DPRD, ya kita tidak mau, tidak terlibat,” ujar Doni
Memo kembali menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya tentang kehormatan fraksi PDI Perjuangan, melainkan kehormatan seluruh lembaga DPRD.
Ia berharap fraksi lain dapat ikut merasakan hal yang sama dan mengambil sikap.
“Seharusnya ini diikuti fraksi lain. Ini lembaga, ya, bicaranya DPRD. Seharusnya kalau merasakan kehormatannya terganggu,” ujar Memo.
Menutup pernyataannya, Doni menyampaikan pesan bahwa seluruh anggota DPRD Jabar memiliki cita-cita yang sama untuk memajukan Jawa Barat.
“Satu pesan yang harus ditangkap, bukan hanya KDM yang pingin Jawa Barat maju. Setiap anggota DPRD Jabar yang jumlahnya 120 orang pasti mimpinya Jabar bisa lebih baik,” pungkasnya. ***
