KAPOL.ID – Penyaluran bantuan sosial ditenggarai banyak yang tidak tepat sasaran. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Jabar X, Agun Gunandjar Sudarsa menyarankan pemerintah daerah membuat data presisi di setiap desa.
Menurutnya, data pembangunan dan perencanaan serta penyusunan seluruh program bantuan tersebut semuanya bersumber dari data BPS. Karena memang UU itu mengatur semua kementrian lembaga harus menggunakan data BPS.
Dia juga telah meminta kepada DPR agar segera menyempurnakan undang-undang tentang statistik data presisi.
“Saat ini pemerintah daerah selalu menggunakan pendataan dari BPS dalam hal penyaluran program bantuan sosial baik itu PKH, Bansos, BPNT maupun BLT UMKM,” ucapnya di sela-sela diseminasi Empat Pilar di Hotel Priangan, Kabupaten Ciamis.
Bukan berarti tidak percaya kepada data BPS, tapi Agun lebih percaya kepada data presisi. Karena data presisi itu data yang tingkat akurasinya mendekati 99 persen, karena tidak ada data yang 100 persen
Agun menandaskan agar di berbagai daerah, bupati/wali kota mau pun gubernur agar segera membuat data presisi di setiap desa dan jadikanlah data presisi itu sebagai data yang dijadikan dasar perencanaan pembangunan dan diputuskan dalam musrenbang
“Apa susahnya membuat data presisi, data tentang kependudukan Indonesia, dengan segala aspek kehidupannya, berapa jumlah warga desa, berapa jumlah laki-laki dan kalau perlu data juga masyarakat yang merokok itu berapa,” kata Agun. [mg]
