KAPOL.ID—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya menjalin kesepakatan dengan Forum Aksi Simpul Belajar Tasikmalaya (AKSARA), Rabu (4/8/2021). Poinnya tentang kolaborasi pelaksanaan program pemodelan peningkatan partisipasi pengawasan masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Puskesmas.
Kesepakatan tersebut terjalin melalui sebuah kegiatan lokakarya virtual yang dihadiri oleh banyak pihak. Antara lain BAPPEDA, OPD, Forum AKSARA, Puskesmas Singaparna, Puskesmas Sukarame, Kesbangpol, DKPP, Dinsos, Diskominfo, Kesbangpol, PRKI, dan pihak lainnya.
Kesepakatan itu juga merupakan rangkaian dari kegiatan “Penandatangan Rencana Kerja Program USAID Madani di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2023”. Di mana dokumennya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, pada Kamis (10/12/2020).
Salah satu presidium Forum AKSARA yang juga Ketua Pergerakan Relawan Kemanusiaan dan Lingkungan Indonesia (PRKI), Luthfi Hizba Rusydia mengemukakan bahwa program tersebut sangat penting atas beberapa alasan.
“Pertama, IPM Kabupaten Tasikmalaya masih berada pada urutan kedua dari bawah di Jawa Barat. Itu menghawatirkan. Kemudian angka kematian ibu dan bayi juga masih tinggi,” papar Luthfi.
Di samping itu, lanjut Luthfi, fasilitas kesehatan di Puskesmas masih terbatas, seperti minimnya layanan persalinan 24 jam. Termasuk partisipasi dan kesadaran masyarakat terkait layanan KIA, berdasarkan hasil survai Forum AKSARA di tujuh Puskesmas baru-baru ini, masih sangat rendah.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin mamastikan Pemkab Tasikmalaya menyambut baik inisiasi kolaborasi tersebut. Apalagi pengusungnya adalah PRKI dan Forum AKSARA yang di dalamnya mayoritas anak muda.
“Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi kelompok muda dan OMS lainnya, untuk berkiprah memajukan Tasikmalaya. Kami sadari bahwa kemajuan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu kolaborasi semua pihak,” ujar Cecep.
Selanjutnya, Cecep meminta Kepala BAPPEDA yang ditunjuk sebagai Tim Teknis Koordinasi Program Madani agar bekerja optimal. Untuk tahap pertama, pemodelan kualitas layanan KIA akan dilakukan di Puskesmas Singaparna dan Puskesmas Sukarame.
“Besar harapan kami ke depan hal yang sama bisa dilakukan juga di Puskesmas lainnya. Karena kita di Kabupaten Tasikmalaya ini punya sebanyak 40 Puskesmas,” lanjutnya.
Wakil Bupati juga menyinggung keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang selama ini masih rendah. Katanya, ke depan akan digagas kembali pembentukan forum CSR.
“Terkait Perpres Swakelola Tipe III juga semoga ke depan bisa dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya. Karena itu sangat penting juga,” harapnya.
Berikut isi kesepakatannya:
- Para pihak menyepakati dan mendukung pelaksanaan program “Pemodelan Peningkatan Pasrtisipasi Masyarakat terhadap kualitas Layanan KIA di Puskesmas”;
- Para pihak menyepakati lokasi pemodelan/percontohan program akan dilakukan di Puskesmas Singaparna dan Puskesmas Sukarame;
- Para pihak menyepakati pelaksanaan analisa sosial untuk meningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak yang akan dilaksanakan di Puskesmas Singaparna dan Puskesmas Sukarame;
- Terkait dengan poin nomor 1, Pergerakan Relawan Kemanusiaa Indonesia (PRKI) selaku mitra utama Program Madani akan menyusun proposal untuk menggambarkan secara lebih rinci kegiatan yang akan dilakukan di lokasi modeling;
- Pembiayaan program dilaksanakan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan PRKI selaku mitra Madani di Kabupaten Tasikmalaya;
- Pelaksanaan program di lapangan akan dilaksanakan oleh PRKI bersama Forum AKSARA dengan didukung oleh Dinas Kesehatan, OPD terkait, pihak Kecamatan, serta Puskesmas di lokasi pemodelan;
- Hal-hal lain akan diatur dalam dokumen lain, apabila diperlukan oleh para pihak.
