KAPOL.ID—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya berkomitmen untuk mengesampingkan pembangunan infrastruktur. Alasannya, pandemi Covid-19 menuntut untuk mengutamakan kemanusiaan.
“Di tingkat kabupaten, tidak boleh mengusulkan dulu program kegiatan yang sifatnya fisik (infrastruktur, Red.), pada saat yang kaitannya dengan kemanusiaan belum tuntas,” ujar Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, Rabu (30/6/2021).
Atas dasar itu, anggaran yang sudah tercanangkan untuk pembangunan infrastruktur bisa tersentuh realokasi dan refocussing kapan saja. Fenomena ini, kata Cecep, merupakan pengalaman langka yang bahkan belum pernah ia alami selama 16 tahun duduk di Banggar, baik sebagai anggota DPRD Jabar maupun Kabupaten Tasikmalaya.
“Belum pernah ada pembahasan anggaran di luar murni dan perubahan. Sekarang, kapan saja harus ada refocussing dan realokasi anggaran, semua aturan ditabrak; untuk menyelamatkan manusia,” lanjutnya.
Cecep mengisyaratkan bahwa kebijakan tersebut bisa berlaku sampai ke tataran pemerintahan desa. Di mana APBDes harus digunakan untuk bergotongroyong menyelamatkan warga. Antara lain untuk penyediaan tempat isolasi dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka.
Baca juga: Warga dan Aktivis Kesal, Alun-alun Singaparna Banjir Terus
“Pada saat ada warga desa yang merasakan gejala mengarah ke Covid-19, jangan langsung dibawa ke rumah sakit. Saran kami, desa harus bergotongroyong. Misalnya mencari kira-kira tempat atau sekolah mana yang tidak terpakai, untuk dipergunakan sebagai tempat isolasi,” Cecep menandaskan.
Di lain pihak, Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto mengakui bahwa dirinya bukan tidak mengetahui kondisi infrastruktur di wilayahnya. Pihaknya bahkan bukan tidak mau memperbaiki jalan yang rusak dan menyediakan prasarana lainnya.
“Baru 63,7 persen jalan yang layak di Kabupaten Tasikmalaya. Kami bukan tidak mau memperbaiki itu, tetapi kemandirian dan kapasitas fiskal kami yang jauh lebih sedikit ketimbang kesulitan masyarakat,” terang Ade Sugianto, Kamis (1/7/2021).
Menurut Ade lebih lanjut, kemandirian fiskal Kabupaten Tasikmalaya di tengah Covid-19 jauh lebih merosot. Dana transfer seperti bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berikut pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya sendiri sama-sama berkurang. Sementara itu, Ade mengaku pihaknya berpegang pada dua hal.
“Pertama, undang-undang negara menyampaikan bahwa yang pertama itu rakyat selamat dulu, yang lain nomor dua. Kedua, keyakinan agama, Pak. Kalau Anda mempunyai sebotol air minum dan datang saatnya waktu salat, apa yang harus Anda lakukan terlebih dahulu? Minum dulu! Artinya, keselamatan rakyat dan keberlangsungan hidup masyarakat yang harus diutamakan,” lanjutnya.
Untuk itu, di tengah kesulitan APBD, Bupati Ade mengajak masyarakat membantu pemerintah dengan menjaga dirinya dari Covid-19. Katanya, jika masyarakat sehat serta aman dari Covid-19, maka pemerintah tidak harus menghambur-hamburkan anggaran dengan menyalurkan Bansos—yang kadang-kadang tidak tepat sasaran juga.
“Mari jaga diri dari Covid-19. Insyaallah, uang yang sedikit dari pemerintah ini akan mampu mengakses pembangunan jalan. Siapa sih di antara pemimpin yang tidak mau berbuat baik? Tetapi hari ini, kita menghadapi kesulitan. Saya yakin, jika masyarakat bisa lebih sadar dapat menjaga dirinya, maka kami dapat membangun infrastruktur jauh lebih baik,” Ade menandaskan.
