Pemkab Tasik Persilahkan Masyarakat Sampaikan Pendapat, Dilindungi Undang-undang

KAPOL.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya menyikapi fenomena yang ramai belakangan ini. Yaitu terjadinya gelombang aksi demonstrasi di sejumlah daerah, bahkan sampai pusat ibu kota negara, Jakarta.

Bagi Pemkab Tasikmalaya, aksi demonstrasi merupakan hal lumrah. Dengan catatan tetap mengindahkan kepatutan, kedamaian, dan keteduhan.

“Jika ada masyarakat yang datang, maka kami memang harus menerimanya. Kalau ada yang hendak menyampaikan pendapatnya, baik tindakan atau perkataan, silahkan. Itu dilindungi oleh undang-undang dan ada ruangnya,” terang Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, Senin (1/9/2025).

Sesuai konstitusi juga, menurut Cecep, aksi demonstrasi harus dilakukan dengan santun dan damai. Semua demi kedamaian. Sebab dengan kondisi yang damai, semua aktivitas publik dapat berjalan dengan baik.

Untuk itu, sebagai Bupati Tasikmalaya, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memastikan pelayanan publik berjalan normal. Bahkan jika ada yang berdemonstrasi pun, harus diterima dengan baik, sekaligus mendengarkan aspirasinya.

“Saya instruksikan pelayanan berjalan secara normal. Sampai ke pemerintahan kecamatan dan desa pun untuk menerima masyarakat kita dengan baik. Dengarkan aspirasinya,” tambah Cecep.

Selanjutnya, Cecep meminta warganya untuk menjaga Tasikmalaya. Menjaga tanah air, termasuk menjaga daerah, termasuk bagian dari wujud keimanan.

“Kami mohon, jaga lembur dengan kerukunan dan kedamaian. Sebab jika damai, maka anak-anak bisa sekolah dengan aman, orang tua bisa bekerja dengan tenang, UMKM juga bisa berjualan dengan leluasa,” lanjut Cecep.

Sementara Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi menambahkan bahwa pihaknya menghormati publik yang menyampaikan pendapat di muka umum. Katanya, dalam demokrasi, hal itu lumprah.

Terapi Asep Sopari berpesan untuk tetap menjaga sikap. Jangan sampai hanya karena ingin menyampaikan aspirasi, justru mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Seperti dengan melakukan pengrusakan fasilitas publik.

“Saya titip betul. Karena niatnya baik, setidaknya menjadi penyejuk dalam menjaga hal-hal yang kurang baik. Kami pun bersama Forkopimda saling mengingatkan dan menjaga Tasikmalaya. Kalau terjadi kerusakan, tentunya kami harus menyusun ulang. Sementara anggaran yang ada mungkin tidak alokasinya untuk itu,” tandas Asep Sopari.