KAPOL.ID – Program KKTN (Kawasan Khusus Terpadu Nusantara) bagi para mantan narapidana terorisme yang akan digulirkan pemerintah Pusat melalui stap khusus BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Indonesia di Kabupaten Garut, ternyata mendapat sambutan baik dari pengusaha.
Masalahnya, program tersebut dipandang sangat bermanfaat bagi kepentingan peningkatan dan pemerataan perekonomian masyarakat, selain juga bisa menciptakan Kabupaten Garut sebagai kota yang aman.
Dodi Gustari, salah seorang pengusaha di Garut yang tergabung dalam lembaga ISMI (Ikatan Saudagar Muslim Se-Indonesia) dibagian Ekapali (Ekonomi Pariwisata) menyatakan, bahwa dirinya sangat mengapresiasi pelaksanan program KKTN di Kabupaten Garut demi penyebaran ekonomi.
Karena menurutnya, segmentasi yang direkrut tidak hanya sebatas eks yang terpapar terorisme tapi juga masyarakat secara umum dari berbagai elemen.
Dengan tercipanya lapangan kerja yang luas lanjut Dodi, sudah dipastikan angka pengangguran disuatu daerah akan berkurang, sehingga keadaan daerah pun akan menjadi aman dan tentram, dan paktor keamanan itulah yang selama ini sangat diharapakan oleh para pengusaha dimanapun dan darimana pun.
“Secara kebetulan di tingkat pusat, program KKTN juga sudah ada kerjasama dengan ISMI. Jadi nyambung. Makanya kami menyambut baik akan program ini demi peningkatan dan penyebaran ekonomi masyarakat,” tutur Dodi, salah seorang pengusaha yang diajak melakukan kerjasama.
Untuk Kabupaten Garut sendiri lanjut Dodi, persiapannya baru pertemuan dengan tim dari staf khusus BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Indonesia.
Meski demikian katanya ada beberpa poin yang bisa dieksekusi, karena suatu program bisa terlaksana apabila daerah sudah siap.
“Kebetulan, di Jabar sendiri ada lima titik ajuan yang akan dikunjungi yaitu Garut, Tasik, Ciamis, Depok dan Bekasi. tapi yang akan diprioritaskan untuk menjadi lahan KKTN adalah Kabupaten Garut,” ungkapnya.
Seperti halnya Dodi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Garut, Wahyudijaya pun mengaku sangat mengapresiasi program BMPT yang melibatkan dukungan dari 46 kementrian dan badan ini dan sangat berharap bisa gool.
Menurutnya, program ini sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pemerataan perekonomian masyarakat Garut, karena nantinya bukan hanya mantan narapidana terorisme saja yang terlibat, tapi ada juga unsur TNI, Polri, para pengusaha, kalangan Ormas, LSM, petani.
Bahkan wartawan juga bisa ikut bergabung didalamnya.
“Kalau saya amati, mengapa di Kabupaten Garut ini banyak sekali LSM. Karena memang itu terjadi akibat lahan perekonomian yang sempit.
Semoga saja, program ini kedepannya bisa menjadi solusi dalam menciptakan lapangan pekerja bagi masyarakat luas,” tuturnya.
Seperti diberitakan KAPOL.ID sebelumnya saat staf khusus BNPT melakukan kunjungan kerja kepada Bupati Garut di Ruang Pamengkang, Selasa (21/9/2021).
Kepala Staf Khusus dan Sinergi Badan Nasional BNPT, Yudi Firmansyah Putra menerangkan bahwa bentuk dari KKTN ini adalah agro framing dengan tagline eco tourism.
Yudi pun menerangkan, sebelumnya KKTN pertama telah dicanangkan di Kota Malang yang akan diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 1 Oktober mendatang.
Tapi karena ada beberapa hal yang menyangkut masalah belum sempurnanya legilitas antara BNPT, Perhutani dan Pemda, maka katanya sangat mungkin bisa diresmikan Presiden tanggal 28 Oktober bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda.
Terkait dengan rencana tersebut, Wahyu dan Dodi pun berharap, di tanggal 28 Oktober 2021 itu Presiden RI pun bisa sekaligus meresmikan lahan yang akan digunakan di Kabupaten Garut nanti.
Adapun lahan yang akan dibutuhkan untuk Kabupaten Garut sendiri lanjut Wahyu, keseluruhannya berkisar antara 100 H untuk zona inti ditambah zona-zona pendukung yang tersebar di Kecamatan Cilawu, Limbangan, Cibiuk dan Garut Bagian Selatan.
“Pada dasarnya lahan di kabupaten Garut tidak akan kekurangan, persiapan untuk lahan lebih dari cukup. Meping sudah ada, tinggal eksekusi kawasan yang kebijakan nya ada ditingkat atas, kementrian,” tutur Wahyu. ***
