KAPOL.ID — Tidak semua warga Indonesia menolak MBG. Di Kabupaten Tasikmalaya misalnya, ribuan orang menggelar aksi damai mendukung MBG, Kamis (25/2026).
Mereka mengatasnamakan Relawan MBG Kabupaten Tasikmalaya. Sejak pukul 10.00 WIB, relawan ini sudah memadati halaman Kantor Bupati Tasikmalaya di Singaparna.
Spanduk, poster, dan atribut aksi lainnya membentang. Isinya pesan-pesan dukungan terhadap program MBG yang mereka pandang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di antara yang orasi berteriak bahwa Program MBG banyak positifnya. Bukan hanya memenuhi gizi anak-anak, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian.
Dapur MBG menyerap banyak tenaga kerja, menekan angka pengangguran. Pelaku UMKM lokal pun tumbuh.
Ketua Paguyuban Relawan SPPG Kabupaten Tasikmalaya, Ucu Supriatna menyebut aksi tersebut sebagai dukungan terhadap keberlanjutan program MBG. Toh masyarakat sudah mendapatkan banyak manfaat.
“Program ini jelas banyak manfaatnya. Karena itu kami mendukung agar program MBG terus berjala,” terang Ucu.
Satu hal yang Ucu sesalkan, tidak ada anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang menerima massa aksi. Padahal banyak aspirasi yang hendak mereka suarakan.
“Kami kecewa atas tidak hadirnya anggota DPRD satu pun. Padahal mereka kan perwakilan kami sebagai masyarakat,” lanjut Ucu.
Adapun massa aksi, kata Ucu, adalah gabungan dari unsur relawan, pengelola dapur SPPG, serta pelaku UMKM. Tentu yang selama ini terlibat dalam ekosistem Program MBG.
“Yang hadir hari ini sekitar 5.000 orang. Itu pun belum seluruh relawan SPPG yang jumlahnya saat ini mencapai sekitar 9.000 orang,” tandas Ucu.
Di pihak lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya melalui Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya, Rubi Azhara menanggapi; bahwa seluruh masukan dari para relawan akan diteruskan kepada pihak terkait.
“Kami mendengar berbagai aspirasi hari ini. MBG memang program strategis tentu memiliki berbagai dampak, baik positif maupun tantangan. Aspirasi teman-teman akan kami sampaikan sesuai kewenangan yang ada,” kata Rubi.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Program MBG di daerah saat ini masih mengacu pada regulasi yang berlaku. Yang utama adalah Peraturan Presiden Nomor 115.
