KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Pemilihan Ketua Ikatan Wartawan Parlemen (IWP) DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2026–2028 berlangsung penuh drama. Kontestasi yang awalnya diperkirakan selesai melalui pemungutan suara justru berujung deadlock setelah satu suara dinyatakan tidak sah.
Peristiwa tersebut terjadi dalam Musyawarah Besar (Mubes) IWP yang digelar di Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, 22 Juli 2026.
Dalam penghitungan awal, Wildan P dari RRI Bandung memperoleh 18 suara, unggul tipis atas Adem Sutisna dari Bandungpos.id yang meraih 17 suara. Sementara itu, dari total 36 anggota yang memiliki hak pilih, satu anggota menyatakan abstain.
Namun, hasil tersebut kemudian berubah setelah panitia menemukan persoalan administrasi pada salah satu surat suara yang diberikan kepada Wildan.
Pemilih diketahui hanya membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir, namun tidak menandatangani daftar pemungutan suara.
Kondisi tersebut membuat suara yang bersangkutan dinyatakan tidak sah.
Keputusan itu sontak mengubah perolehan suara. Suara Wildan berkurang menjadi 17, sementara Adem tetap memperoleh 17 suara.
Hasil imbang tersebut membuat pemilihan tidak menghasilkan ketua dan akhirnya dinyatakan deadlock.
“Pendukung Wildan hanya menandatangani daftar hadir, tetapi tidak membubuhkan tanda tangan pada daftar pemungutan suara. Karena itu suaranya dinyatakan tidak sah,” ujar panitia pelaksana A. Husein Widjaya dan Shahadat Akbar.
Sesuai amanat Mubes, penyelesaian kemudian diserahkan kepada Tim Formatur. Tim tersebut terdiri dari Ude Gunadi (Zonaliterasi.com), Adem Sutisna (Bandungpos.id), Wildan P, Ferry Ardiansyah (RRI Bandung), Shahadat Akbar (Republikan.co), dan Husein Widjaya (Faktabandungraya.com).
Tim Formatur diberi mandat untuk mencari jalan keluar melalui musyawarah sekaligus menetapkan kepemimpinan IWP periode berikutnya.
Namun, proses tersebut tidak berjalan mudah. Hampir dua pekan, pembahasan berlangsung alot. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kesepakatan, tetapi belum menemukan titik temu.
Puncaknya terjadi dalam rapat penentuan pada Kamis (6/8/2026). Dari lima anggota Tim Formatur yang hadir dalam rapat, Wildan P berhalangan hadir.
Musyawarah kembali ditempuh. Namun, kesepakatan tetap tidak tercapai hingga akhirnya voting menjadi pilihan terakhir.
Dalam proses voting tersebut, Ude Gunadi memilih abstain. Adem Sutisna dan Shahadat Akbar menyatakan setuju menetapkan Adem sebagai Ketua IWP.
Sementara Ferry Ardiansyah menyatakan menolak keputusan tersebut. Ia mengusulkan agar proses pemilihan dikembalikan kepada seluruh anggota melalui mekanisme one man one vote.
Dengan dukungan mayoritas anggota Tim Formatur yang hadir, Adem Sutisna dari Bandungpos.id akhirnya ditetapkan sebagai Ketua IWP DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2026–2030.
Keputusan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Voting Tim Formatur dan diperkuat melalui keputusan resmi mengenai penetapan ketua serta susunan kepengurusan baru.
“Ya, kami bekerja keras menjalankan tugas yang sangat berat ini,” kata Shahadat Akbar usai rapat penetapan.
Berakhirnya proses panjang tersebut mendapat sambutan dari sejumlah pihak.
Ucapan selamat disampaikan Ketua dan Sekretaris Jurnalis Hukum Bandung (JHB), Suyono dan Yedi Supriadi, Sekretaris DPRD Jawa Barat Dodi Sukmayana, serta sejumlah instansi lainnya.
Sementara itu, Adem Sutisna menegaskan, terpilihnya dirinya bukan menjadi momentum untuk merayakan kemenangan sebuah kelompok.
Menurutnya, kontestasi telah selesai. Kini seluruh anggota IWP harus kembali bersatu dan mengesampingkan perbedaan pilihan selama proses pemilihan.
“Kami akui ini bukan sebuah kebanggaan, tetapi amanah yang sangat berat. Kami ingin mengembalikan fungsi IWP sebagai organisasi yang mampu menghadirkan berita-berita terkini dan berkualitas dari lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat,” tegas Adem.
Ia mengatakan, kepengurusan baru akan diarahkan untuk memulihkan soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme wartawan parlemen, menyusun program kerja yang nyata, serta memperkuat kemitraan dengan DPRD Jawa Barat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Sudah tidak ada lagi kubu A atau kubu B. Yang ada sekarang adalah bagaimana IWP kembali menjadi rumah bersama, bersatu, profesional, dan menjadi corong informasi publik yang cepat, akurat, berimbang, serta dipercaya masyarakat,” tandasnya. (JM)
