KAPOL.ID – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), hari ini merayakan Hari Bhayangkara ke-79. Kapolda Jabar, Irjen Pol. Rudi Setiawan, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan seluruh elemen masyarakat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat.
“Hari ini kami jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polda Jabar merayakan Hari Bhayangkara ke-79. Saya berterima kasih banyak atas dukungan seluruh elemen masyarakat dan Forkopimda kepada kami Polda Jabar, sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan baik seperti sampai hari ini,” ujar Irjen Pol. Rudi Setiawan. di Mapolda Jabar, Selasa 1 Juli 2025
Rudi memohon koreksi, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari masyarakat dan Forkopimda agar Polri dapat lebih baik dalam mewujudkan Polri yang Presisi menuju Indonesia Emas 2025 dan Jawa Barat Istimewa.
Rudi menekankan keyakinannya terhadap sinergitas yang kuat di Jawa Barat.”Saya tidak ada keraguan untuk sinergitas di Jawa Barat, terlihat sendiri guyubnya kami Forkopimda dipimpin oleh Pak Gubernur, Pak Pangdam, Ibu Kajati, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua DPRD Jabar,” paparnya
Ia menambahkan bahwa seluruh pimpinan Forkopimda bahu membahu dalam menyelesaikan persoalan di Jawa Barat.
Kapolda juga mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kerap menantangnya secara langsung jika ditemukan ketidakbenaran atau ketidaktertiban.
“Ini tantangan buat saya dan ini suatu kehormatan buat saya untuk segera meresponnya, berkat dukungan seluruh anggota Polda Jabar dan masyarakat, persoalan yang dilontarkan Gubernur dapat diselesaikan dengan baik.” ujarnya
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat. “Yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jawa Barat yang hari ini seluruh Kepolisian Negara Republik Indonesia berulang tahun, dan Polda Jabar sudah terlihat sebagai jajaran Kepolisian Daerah yang humanis dan itu terdistribusi sampai ke tingkat Polsek dan Babinkamtibmas,” ucap Dedi.
Dedi juga menyoroti sinergitas yang sangat efektif dan harmonis antara TNI, Ketua Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, dan Ketua DPRD Jabar.
“Saat ini memang dari sisi metodologi kerjanya beda. Kami ini Forkopimda enggak pernah rapat, tetapi dalam setiap waktu bertukar informasi melalui media WA,” jelasnya
Dedi memaparkan bahwa setiap perkembangan di media sosial, dirinya langsung mengirimkan informasi kepada Kapolda, yang kemudian langsung direspon dan ditindaklanjuti dalam hitungan jam.
“Misalnya kasus Cikuda cepat sekali mengambil keputusan, beberapa kali peristiwa geng motor yang ada di Kota Bandung cepat mengambil keputusan, geng motor yang ada di Cirebon cepat mengambil keputusan,” ujarnya
Terbaru, Dedi Mulyadi menyoroti peristiwa di Desa Citangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi persoalan sosial yang meluas.
K
“Prinsip kita hari ini adalah berpijak pada pijakan hukum. Jadi kita bagi tugas, Pak Kapolda bertugas pada pijakan hukumnya dengan Ibu Kajati dan Pengadilan Tinggi, Pak Ketua DPRD dalam aspek politiknya, Pak Pangdam melindungi mengayomi dari sifat nanti yang mengganggu jalannya hukum, kemudian saya itu memiliki tugas-tugas humanisme,”ujar Dedi.
Beliau ingin meningkatkan kerja sama dalam penerapan restorative justice, terutama untuk kasus kriminal yang terjadi karena keterpaksaan atau masalah ekonomi.
“Saya ingin restorative justice berjalan, nanti Gubernur turun untuk menyelesaikan problem sosial tersebut, aspek hukumnya tetap berjalan tetapi pertimbangan-pertimbangan kepentingan sosial menjadi pertimbangan utama,” tegasnya.
Dedi menekankan bahwa setiap peristiwa pasti memiliki aspek ketidakadilan dari sisi ekonomi dan sosial, dan itu adalah tugas pemerintah.
“Polisi tugasnya penegakan hukum. Restorative Justice akan menjadi pilar utama penegakan hukum di Jawa Barat, tetapi bagi mereka yang memang melakukan pelanggaran karena kesengajaan memperkaya diri, keluarga, dan sejenisnya, itu tindakan hukumnya harus keras tegas,” tukas Dedi
