BANDUNG, KAPOL.ID – Nasib 39 Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju) masih terkatung-katung. Hampir sebulan menunggu tindak lanjut rekomendasi hasil audiensi, para pedagang kembali mendatangi Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (15/10/2026), untuk menagih kejelasan.
Sebanyak 11 perwakilan pedagang yang dipimpin Koordinator PKL Monju, Sandy, mendatangi Ruang Pelayanan Informasi Publik (PPID) Sekretariat DPRD Jawa Barat. Mereka menyampaikan keresahan atas belum adanya kepastian terkait rekomendasi yang diharapkan menjadi jalan keluar persoalan mereka.
Kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut audiensi sebelumnya bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Saat itu, para pedagang berharap aspirasi mereka diteruskan dan mendapat respons konkret dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Namun, hingga hampir satu bulan berlalu, kepastian yang ditunggu belum juga diperoleh.
Sandy mengaku lelah karena berulang kali harus mendatangi pihak terkait untuk menanyakan perkembangan surat rekomendasi tersebut.
“Saya sudah lelah ke sini beberapa kali, saya sudah lelah juga menanyakan surat rekomendasi tersebut ke anak buahnya Pak Sekda, yang katanya belum ada, belum turun,” ungkap Sandy.
Bagi para pedagang, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi. Ada keberlangsungan usaha dan kehidupan keluarga yang ikut dipertaruhkan.
Sebanyak 39 PKL mengaku terdampak dan masih menanti solusi agar mereka memiliki kejelasan untuk menentukan langkah ke depan. Ketidakpastian yang berlarut-larut turut menambah beban ekonomi, terutama bagi pedagang yang menggantungkan penghasilan sehari-hari dari usaha di kawasan Monju.
Tekanan tersebut juga dirasakan Yuyun, salah seorang perwakilan pedagang. Ia mengungkapkan kondisi keuangannya semakin terbebani, termasuk kewajiban utang yang terus bertambah di tengah belum jelasnya penyelesaian persoalan.
Para pedagang berharap DPRD Jawa Barat kembali turun tangan menjembatani komunikasi dengan Sekretariat Daerah. Mereka tidak ingin aspirasi yang telah disampaikan melalui audiensi hanya berhenti pada pertemuan tanpa kejelasan tindak lanjut
PPID Terima Keluhan Pedagang
Di tengah kekecewaan yang mereka sampaikan, rombongan PKL Monju mendapat penerimaan dari petugas PPID Sekretariat DPRD Jawa Barat.
Para pedagang diberi ruang untuk menyampaikan keluhan, harapan, serta persoalan yang selama ini mereka hadapi. Sikap terbuka dan komunikatif petugas menjadi hal yang diapresiasi oleh rombongan.
Perwakilan PKL Monju menyampaikan terima kasih atas keramahan dan kesediaan petugas PPID mendengarkan keluh kesah mereka.
Bagi masyarakat yang tengah mencari kepastian, pelayanan yang ramah dan ruang untuk menyampaikan aspirasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga publik.
Kendati demikian, penerimaan yang baik tersebut belum menjawab persoalan utama yang mereka perjuangkan. Para pedagang masih membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan rekomendasi yang dinantikan
Para pedagang berharap pimpinan DPRD Jawa Barat dapat membantu kembali mengomunikasikan persoalan tersebut kepada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Mereka membutuhkan informasi yang jelas mengenai posisi rekomendasi, perkembangan penanganan, serta langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Bagi 39 PKL terdampak, kepastian bukan sekadar jawaban atas penantian panjang. Lebih dari itu, kejelasan menjadi pijakan untuk menentukan nasib usaha dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Setelah berulang kali menyampaikan aspirasi, kini para pedagang berharap ada tindak lanjut konkret, bukan sekadar menunggu tanpa batas waktu yang pasti. (JAE(
